Pemerintah Pacu Perbaikan Infrastruktur Pascabanjir, Ajak Warga Tolak Provokasi Gerakan Separatis di Medsos

Jakarta — Pemerintah terus memacu perbaikan jalan dan jembatan yang rusak akibat banjir di sejumlah wilayah Sumatera sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana sekaligus penguatan konektivitas antar wilayah. Langkah ini dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat, dan berkelanjutan agar dampak banjir tidak berkepanjangan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi warga.

“Kerja sama dan semangat gotong royong antara warga, relawan, TNI, dan Kementerian Pekerjaan Umum sangat membantu mempercepat proses pembangunan ini. Semoga seluruhnya bersama-sama saling membantu, saling menguatkan, dan saling mendukung,” kata Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

Pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan juga diharapkan dapat mempercepat kebangkitan ekonomi daerah. Dengan demikian, percepatan perbaikan infrastruktur tidak hanya berdampak pada mobilitas, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan, percepatan pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi fokus utama Pemerintah. Tujuannya agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Melalui percepatan perbaikan jalan dan jembatan pascabanjir, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi kepentingan rakyat sekaligus menjaga keutuhan wilayah.

“Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” ujar Dody.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Militer Unas, Selamat Ginting, menilai pengibaran bendera GAM tidak bisa dilepaskan dari kepentingan tertentu.

Ia menyebut ada simbol separatis yang dimunculkan di media sosial, bahkan ada aktor politik yang diduga menunggangi warga Aceh untuk kepentingan agenda politik tertentu.

“Dalam banyak konflik pasca-damai di dunia, eskalasi tidak selalu dimulai dari senjata. Ia sering diawali dari normalisasi simbol, provokasi psikologis, sabotase logistik dan infrastruktur darurat,” paparnya.

Menurutnya, targetnya bukan kemenangan militer, melainkan ketidakpercayaan publik terhadap negara. Dan situasi bencana seperti ini seharusnya menyatukan semuanya.

“Bencana seharusnya menyatukan,” tegasnya.