Pemerintah Libatkan Dunia Usaha dan Filantropi dalam Percepatan Penyaluran Bansos

Jakarta, Pemerintah mengumumkan penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan organisasi filantropi untuk mempercepat, menajamkan, dan mengefektifkan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada kelompok rentan. Sinergi ini menempatkan pemerintah sebagai orkestrator program, sementara sektor swasta dan filantropi menjadi pengungkit pembiayaan, inovasi, dan distribusi berbasis teknologi.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan digitalisasi bansos diharapkan mampu mendorong pemberantasan kemiskinan lebih tepat sasaran sekaligus memberikan perlindungan sosial yang lebih baik bagi masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, pemerintah terus berkolaborasi mempercepat jangkauan bekerjasama dengan dunia usaha dan filantropi.

“Kolaborasi lintas-sektor mempercepat jangkauan, memperbaiki akurasi sasaran, serta menjaga keberlanjutan layanan sosial. Pemerintah tengah menyiapkan model co-funding, pemetaan penerima berbasis data terpadu, dan pemantauan real-time agar setiap rupiah memberi dampak terukur,” kata Luhut.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bahwa pemerintah terus memperkuat sistem penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran. Hal ini dilakukan setelah ditemukannya jutaan data penerima yang tidak lagi memenuhi syarat.

“Dari hasil ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat, ditemukan 1,9 juta yang tidak memenuhi syarat lagi, tapi sudah dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak,” kata Gus Ipul.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail menegaskan bahwa percepatan penyaluran bansos membutuhkan orkestrasi lintas-sektor yang rapi. Komdigi mendorong pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan ekosistem pembayaran nontunai, pelibatan bank agen/ritel untuk last mile, serta dashboard kinerja real-time yang menampilkan kecepatan salur, akurasi sasaran, dan umpan balik warga.

“Kami membuka ruang bagi korporasi dan filantropi untuk berbagi teknologi dan jaringan, sementara negara menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ujarnya

Kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha dan filantropi adalah kunci percepatan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah berperan sebagai orkestrator kebijakan dan tata kelola, korporasi menghadirkan pengungkit teknologi-logistik serta skema pendanaan padanan, sementara filantropi menutup celah inovasi layanan di lapangan.

Integrasi data dengan pembayaran nontunai dan penguatan last mile menekan kebocoran serta memangkas waktu salur, sedangkan dashboard kinerja, audit independen, dan kanal aduan menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, manajemen risiko dari verifikasi komunitas hingga skenario distribusi alternatif membuat program lebih tangguh menghadapi dinamika.