Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi Jelang Pemungutan Suara Ulang

JAKARTA – Pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga terkait mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara pada 6 Agustus mendatang. Imbauan ini disampaikan sebagai bentuk antisipasi terhadap meningkatnya penyebaran informasi menyesatkan, hoaks, serta propaganda negatif yang beredar di media sosial.

Dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan PSU yang digelar di Gedung Kemenko Polkam, dipastikan bahwa seluruh tahapan logistik, administrasi, serta keamanan telah mencapai kesiapan penuh. Rapat yang dipimpin Wamenko Polhukam, Lodewijk Freidrich Paulus dan dihadiri oleh sejumlah pejabat dari KPU, Bawaslu, TNI, Polri, serta kepala daerah pelaksana PSU secara daring, menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk menyukseskan pelaksanaan PSU secara damai dan demokratis.

“Melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polkam akan terus memonitor perkembangan serta memastikan stabilitas politik dan keamanan di daerah tetap terjaga melalui koordinasi dan sinkronisasi langkah bersama jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat keamanan,” ungkap Lodewijk.

Anggota KPU RI, Idham Holik, menjelaskan bahwa masa kampanye telah berjalan sesuai jadwal dan peraturan, serta tidak ada kampanye rapat umum mengingat sifat PSU yang terbatas. Kampanye dilakukan melalui pertemuan tatap muka, dialog, penyebaran alat peraga, hingga iklan media massa yang berlangsung hingga 2 Agustus 2025.

“Adapun kampenye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antar paslon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan. Khusus untuk iklan media massa cetak dan elektronik telah berlangsung sejak 20 Juli hingga 2 Agustus,” ucap Idham.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, juga mengimbau masyarakat untuk menciptakan suasana yang aman dan damai dalam pelaksanaan PSU. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan PSU merupakan kemenangan seluruh rakyat, bukan semata-mata penyelenggara atau pasangan calon.

“Mari kita hindari ujaran kebencian dan tindakan yang dapat merusak tatanan demokrasi. Jadikan PSU ini ajang pembuktian bahwa Papua mampu berdemokrasi dengan bermartabat,” ujar Hardin.

Di tengah maraknya kampanye hitam yang diarahkan pada salah satu pasangan calon, juru bicara pasangan calon nomor urut 2, Mariyo (Mathius D Fakhiri – Aryoko Rumaropen), Muh. Rifai Darus mengajak seluruh warga Papua untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh provokasi. Ia menegaskan bahwa pasangan Mariyo tetap mengedepankan kampanye yang santun, berdasarkan data, dan fokus pada semangat persatuan.

“Kami percaya rakyat Papua sudah semakin cerdas dalam menyaring informasi. Jangan biarkan fitnah dan hoaks memecah belah kita. Mari kita jaga damai Papua dan kawal PSU ini dengan penuh tanggung jawab,” tegas Rifai.

Dukungan juga datang dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boven Digoel. Kepala Kemenag Yosepha, Tambonop menyerukan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama dan mengajak tokoh agama untuk berperan aktif menciptakan suasana damai.

“Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar. Yang utama adalah menjaga persaudaraan dan mendukung siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan,” pungkas Tambonop.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu terus berkomitmen untuk menjamin PSU berjalan aman, tertib, dan demokratis. Masyarakat diimbau tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menjaga semangat persatuan demi masa depan Papua yang lebih baik.
(*/rls)