Pemerintah Dorong Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan Daerah untuk Percepatan Pembangunan

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat pembangunan daerah melalui kebijakan penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kebijakan ini diharapkan menjadi instrumen efektif untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan meningkatkan kapasitas pembiayaan lokal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis memperkuat fungsi intermediasi perbankan di daerah.

“Penempatan dana pemerintah di BPD akan mempercepat realisasi proyek prioritas serta meningkatkan daya saing ekonomi regional,” ujarnya.

Purbaya menambahkan bahwa kebijakan tersebut dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, memastikan setiap dana yang ditempatkan berdampak nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan memastikan kebijakan ini berjalan efektif.

“Kita ingin dana publik bekerja lebih cepat untuk rakyat, bukan hanya tersimpan di pusat,” katanya.

Dukungan juga datang dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang menilai peran BPD sangat penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ia menekankan bahwa likuiditas yang kuat di BPD akan mempercepat realisasi program pemerintah daerah, terutama di bidang layanan publik dan infrastruktur dasar.

“BPD harus menjadi motor penggerak pembangunan, bukan sekadar lembaga keuangan pasif,” ujarnya.

Tito menjelaskan bahwa penempatan dana pemerintah harus disinergikan dengan program pembangunan daerah agar hasilnya terukur. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan menjadi kunci keberhasilan.

“Dengan pengawasan yang baik, kebijakan ini dapat menjadi tonggak penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ekonomi nasional dari daerah. Ia menilai kebijakan tersebut bukan hanya soal likuiditas, tetapi juga tentang keadilan ekonomi.

“Presiden ingin setiap kebijakan fiskal memberi manfaat langsung bagi rakyat di seluruh daerah,” katanya.

Airlangga menambahkan, pemerintah akan mengawal kebijakan ini agar sejalan dengan agenda percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, penguatan perbankan daerah akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Dengan pengelolaan yang tepat, kebijakan ini akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional dari akar terdekatnya, yaitu daerah,” tutupnya.