Papua Semakin Maju dengan Fondasi Pembangunan Inklusif

JAYAPURA – Papua kini tengah menapaki fase baru pembangunan dengan arah yang lebih optimis. Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah tidak hanya membuka akses ekonomi, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat untuk meraih kesejahteraan yang lebih merata. Peningkatan infrastruktur, penguatan usaha rakyat, serta dorongan terhadap potensi lokal menjadi fondasi penting yang memperlihatkan bahwa Papua sedang bergerak menuju kemandirian ekonomi.

Pengamat kebijakan publik, Prof. Adriana Elisabeth, menilai Otsus sebagai instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan sekaligus memperkuat posisi masyarakat Papua dalam arus pembangunan nasional. Dengan kebijakan ini, Papua memperoleh kewenangan lebih besar dalam mengelola pembangunan sekaligus mendapatkan alokasi dana khusus dalam jumlah signifikan. Pada 2023, dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp 8,5 triliun yang diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.

“Keberadaan Otsus mampu memberi ruang lebih besar bagi Papua dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal,” ujar Adriana Elisabeth.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua bukan hanya proyek fisik, melainkan instrumen peningkatan kualitas hidup.Kemajuan infrastruktur juga menjadi tonggak utama dalam mempercepat aktivitas ekonomi di wilayah ini. Jalan Trans Papua dengan panjang lebih dari 4.300 kilometer kini kian mempermudah akses antarwilayah. Harga kebutuhan pokok di pedalaman pun menurun karena distribusi barang semakin lancar. Selain itu, kehadiran Bandara Nabire, Pelabuhan Depapre, hingga pasar rakyat di Asmat memperkuat konektivitas wilayah.

“Pembangunan infrastruktur adalah sarana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat sekaligus memperkuat integrasi ekonomi nasional,” tegas Restuardy Daud.

Tidak hanya pembangunan fisik, perhatian pemerintah juga menyasar penguatan ekonomi rakyat. Kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat dukungan melalui pelatihan, akses permodalan, serta penguatan koperasi. Inisiatif pasar khusus bagi mama-mama Papua menjadi bukti nyata keberpihakan pada ekonomi komunitas. Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani kopi, nelayan, hingga pengrajin turut memperkuat fondasi kemandirian usaha.

Sementara itu, pengembangan potensi lokal Papua terus didorong. Kopi Wamena, sagu Merauke, keladi Nabire, hingga hasil laut Biak kini semakin dikenal di tingkat nasional dan internasional. Pemerintah memberi dukungan berupa pelatihan budidaya, teknik pasca panen, hingga sertifikasi kualitas produk.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan komoditas lokal memberi manfaat ganda.

“Komoditas khas Papua bukan hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan memperkuat identitas budaya,” pungkas Andi Amran Sulaiman.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menekankan pentingnya peran kawasan ini. Pembangunan Papua juga mencakup kawasan perbatasan. Di Papua Selatan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota difokuskan sebagai pusat pertumbuhan baru.

“Perbatasan harus dikelola sebagai teras negara sekaligus wajah Indonesia dengan menghadirkan pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing,” tambah Agustinus Joko Guritno.

Konsistensi pembangunan Papua menunjukkan arah kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu menjadi aktor utama perubahan. Tantangan memang masih ada, namun fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan telah membuka peluang besar bagi Papua untuk tumbuh sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.