Koperasi Desa Merah PutihPercepat Pemerataan Ekonomi Papua dan Berdayakan UMKM
PAPUA – Kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Papua semakin mempertegas komitmen pemerintah dalam membangun kemandirian dan pemerataan ekonomi hingga wilayah pedalaman. Kebijakan percepatan pembentukan koperasi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menjadi langkah strategis yang menunjukkan keberpihakan nyata negara terhadap penguatan ekonomi berbasis komunitas. Dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah menempatkan
Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Dorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Papua
Oleh : Yohanes Wandikbo )* Kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Papua semakin menunjukkan arah pembangunan nasional yang konsisten berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dalam berbagai program prioritas, pemerintah menempatkan Papua sebagai salah satu pusat transformasi ekonomi berbasis kerakyatan. Pendekatan melalui koperasi menjadi bukti nyata bahwa negara memberikan perhatian serius bagi penguatan
Koperasi Desa Merah Putih Terbukti Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Papua
Oleh : Loa Murib Koperasi Desa Merah Putih muncul sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua, terutama di wilayah pegunungan dan pedalaman yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan akses pasar. Melalui penguatan kelembagaan, pendampingan usaha produktif, serta dukungan pemerintah dan TNI, koperasi ini menunjukkan bahwa model ekonomi berbasis komunitas
Pemerintah Pastikan Dapur MBG Wajib Punya Ahli Gizi
Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib didampingi tenaga ahli gizi. Ia menyebut keberadaan ahli gizi merupakan bagian dari tiga pilar utama yang harus dimiliki setiap dapur MBG. “Tiga pilar utama program makan bergizi harus ada
Makan Bergizi Gratis Menjadi Fondasi Penguatan SDM Nasional
Jakarta – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai digulirkan pemerintah sejak 6 Januari 2025 kembali menuai dukungan kuat. MBG dinilai bukan sekadar menutup ketimpangan akses pangan bagi anak-anak, tetapi juga menjadi landasan penting dalam penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Guru Besar Departemen Gizi sekaligus Wakil Ketua Pusat Kajian Gizi
Target Pemerintah Agar Semua Anak Mendapat Makan Bergizi Gratis pada 2025
Oleh: Indah Prastiwi )* Target ambisius pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan makan bergizi gratis pada 2025 mencerminkan tekad kuat negara dalam membangun generasi yang lebih sehat dan produktif. Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa program ini bukanlah pekerjaan ringan, baik dari sisi kebutuhan logistik maupun koordinasi lintas lembaga. Namun Presiden menekankan bahwa
Program MBG Menjadi Langkah Strategis Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia
Oleh: Arik Hidayat )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak tahap paling awal. Program ini dirancang untuk memastikan setiap anak memperoleh asupan nutrisi yang layak agar dapat tumbuh sehat, kuat, dan siap menghadapi proses pendidikan dengan optimal. Pemerintah memahami bahwa pembangunan manusia
Pemerintah Perkuat Pengawasan dan Jaga Stok Sembako Jelang Libur Nataru
Jakarta – Pemerintah terus meningkatkan kesiapan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Periode ini selalu diikuti peningkatan konsumsi dan mobilitas masyarakat, sehingga pemerintah mengambil langkah pengawasan yang lebih ketat terhadap pergerakan pasokan, distribusi, dan stabilitas harga di lapangan. Koordinasi lintas kementerian serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha
KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat dan Modernisasi Sistem Peradilan Pidana Nasional
Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi, Fachrizal Afandi, menilai hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 sebagai perubahan besar yang membawa peluang luas bagi penguatan sistem peradilan pidana sekaligus memberikan ruang peningkatan profesionalisme bagi advokat. Ia menegaskan bahwa berbagai pembaruan dalam regulasi tersebut menunjukkan arah positif pembenahan hukum acara pidana
KUHAP Baru Mengakui Penyandang Disabilitas sebagai Subjek Hukum Setara
Jakarta, Pemerintah mencatatkan babak baru yang progresif dalam sejarah reformasi hukum pidana nasional. Dalam pembaruan regulasi hukum acara pidana (KUHAP), negara menegaskan pengakuan penuh terhadap penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang setara. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam menghapus stigma ketidakcakapan hukum yang selama ini sering melekat pada kelompok disabilitas dalam sistem peradilan pidana di
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |