Pemerintah Pastikan KUHAP Baru Lebih Transparan dan Akuntabel
Oleh: Bara Winatha*) Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan langkah besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara dalam proses penegakan hukum. Revisi regulasi ini dipandang sebagai salah satu agenda reformasi hukum paling strategis, terutama dalam memperkuat mekanisme pengawasan publik serta memastikan seluruh aparat penegak hukum bekerja berdasarkan prinsip profesionalitas dan
Digitalisasi Peradilan Jadi Fokus Implementasi KUHAP
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa digitalisasi peradilan menjadi salah satu pilar utama dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Pembaruan regulasi tersebut dianggap sebagai momentum penting untuk melakukan modernisasi menyeluruh pada sistem peradilan pidana, sekaligus menjawab tuntutan publik atas proses hukum yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui penguatan pemanfaatan teknologi informasi,
Pemerintah Tegaskan KUHAP Baru Lebih Transparan
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan mulai diberlakukan pada 2 Januari 2026 membawa perubahan penting menuju sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Prof Otto Hasibuan, menyampaikan bahwa masyarakat harus memahami aturan baru tersebut karena
Pemerintah Dorong Program MBG Jangkau Ratusan Ribu Warga Rentan Lansia, Disabilitas, hingga Anak Jalanan
Oleh: Yudhistira Wijaya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menunjukkan perannya sebagai salah satu kebijakan paling progresif dalam pembangunan kesejahteraan sosial Indonesia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendorong perluasan manfaat program ini secara signifikan, memastikan pemenuhan gizi tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga ratusan ribu warga rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, pemulung,
Pemerintah Terus Dorong Program Kopdes Merah Putih dan MBG Wujudkan Pemerataan Ekonomi
Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program Kopdes Merah Putih dan MBG sebagai langkah strategis untuk memperluas akses ekonomi di tingkat lokal. Melalui sinergi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang terarah, kedua program tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Pemerintah menargetkan agar manfaat program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan warga,
Pemerintah Fokus Tata Kelola Baru Tingkatkan Kualitas Program MBG
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk memastikan manfaat program ini dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat. Penguatan ini ditandai dengan mulai diimplementasikannya Peraturan Presiden No. 115/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, sebuah regulasi baru yang menjadi dasar penyempurnaan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Dukungan Gizi Gratis untuk Anak di Wilayah Terpencil Melalui MBG
Oleh: Edward Likhumahuwa (* Upaya pemerintah memperluas jangkauan layanan gizi bagi anak dan balita di wilayah terpencil melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah strategis yang patut diapresiasi. Dalam konteks pemerhati kesehatan anak, ketersediaan gizi yang cukup dan merata bukan hanya berkaitan dengan pengurangan angka stunting, tetapi juga menyangkut masa depan generasi Indonesia. Program
Pemerintah Pastikan Kemudahan Akses Makanan Bergizi Melalui Program MBG
Oleh: Yudhistira Wijaya )* Dalam upaya memperbaiki kualitas gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan program inovatif yang bertujuan memberikan kemudahan akses makanan bergizi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai sejak Januari 2025 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dengan jangkauan yang luas dan dampak
Pemerintah Targetkan 24 Ribu Dapur MBG Dibangun hingga Akhir 2025
Jakarta – Pemerintah menargetkan pembangunan 24 ribu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) rampung hingga akhir 2025 sebagai bagian dari percepatan penyediaan layanan gizi nasional. Langkah strategis ini disusun untuk memastikan infrastruktur gizi siap beroperasi secara penuh ketika program MBG diluncurkan secara serentak pada Januari 2026. Upaya ini juga menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan pangan,
Program MBG Dorong Perubahan Pola Konsumsi dan Pemberdayaan Masyarakat
Bali – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai program strategis nasional, MBG dirancang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pola makan sehat di seluruh daerah. Pelaksanaan sosialisasi MBG di Buleleng menegaskan bahwa
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |