Presiden Prabowo Tunjukkan Bukti Lapangan Konkret Tangani Bencana
Oleh: Teuku Faisal Ibrahim Presiden Prabowo Subianto memilih menunjukkan kerja nyata di lapangan sebagai respons atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Sejak akhir 2025 hingga memasuki awal 2026, kepala negara secara konsisten menempatkan kehadiran langsung, percepatan pemulihan, serta pengambilan keputusan berbasis bukti sebagai pendekatan utama dalam penanganan krisis kemanusiaan
Presiden Prabowo Pastikan Penanganan Banjir Sumatera yang Efektif dan Akuntabel
SUMATERA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan penanganan banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera berjalan secara efektif, cepat, dan akuntabel. Sejak awal Januari 2026, Presiden secara aktif mengawal seluruh proses pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan menekankan kerja nyata serta pengawasan ketat terhadap setiap kebijakan
Presiden Prabowo Tegaskan Negara Hadir dalam Penanganan Banjir Sumatera
SUMATERA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kehadiran negara secara nyata dalam seluruh proses penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sejak akhir 2025. Pemerintah bergerak cepat memastikan pemulihan berjalan terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Komitmen tersebut ditunjukkan Presiden Prabowo melalui kunjungan
KUHAP Baru Berlaku 2026, Pemerintah Optimistis Penegakan Hukum Lebih Modern
Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia memastikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang direvisi akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP baru, sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem peradilan pidana nasional. Kebijakan ini disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang KUHAP yang baru pada akhir Desember 2025, menyusul pengesahan oleh DPR
Pemerintah Ajak Publik Pahami KUHAP Baru, Minta Tidak Terpengaruh Disinformasi
Jakarta – Pemerintah mengajak masyarakat untuk memahami secara utuh substansi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi keliru atau disinformasi yang beredar di ruang publik. KUHAP baru ini dipastikan disusun secara terbuka, melibatkan banyak pihak, dan berorientasi pada penguatan hak asasi manusia serta keadilan hukum. Menteri Hukum (Menkum)
Pemerintah Pastikan KUHAP Baru Lindungi Hak Warga dan Perkuat Due Process of Law
Oleh : Rudi Hardianto Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru menandai babak penting dalam perjalanan reformasi hukum Indonesia. Pemerintah memastikan bahwa KUHAP baru dirancang untuk melindungi hak warga negara sekaligus memperkuat prinsip due process of law dalam setiap tahapan penegakan hukum. Pemberlakuannya yang direncanakan bersamaan dengan KUHP baru pada Januari 2026 menunjukkan keseriusan
KUHAP Baru Pertegas Komitmen Negara Lindungi HAM dalam Proses Peradilan
Oleh: Bara Winatha )* Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, dipandang sebagai tonggak penting dalam perjalanan reformasi hukum nasional. Pembaruan hukum acara pidana ini tidak sekadar menjadi konsekuensi logis dari berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan. Berbagai
Pengamanan Tahun Baru Berjalan Lancar, Aktivitas Masyarakat Terkendali
Jakarta – Pengamanan perayaan Tahun Baru di berbagai daerah berjalan lancar dengan situasi yang tetap kondusif. Aktivitas masyarakat terpantau terkendali berkat kesiapsiagaan aparat dan sinergi lintas instansi. Kondisi tersebut tak terlepas dari koordinasi Polri, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya. “Berkat kolaborasi dan sinergitas, kami semuanya tetap berada di lapangan untuk meyakinkan bahwa perayaan tahun
Kinerja Pemerintah Diapresiasi, Arus Lalu Lintas Tahun Baru Terkelola Baik
Oleh: Teguh Ahmad Suryadi )* Perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) merupakan momentum tahunan yang selalu diiringi lonjakan mobilitas masyarakat secara signifikan, terutama di Pulau Jawa sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial nasional. Peningkatan volume kendaraan di jalan tol, jalan arteri, pelabuhan, hingga kawasan wisata menuntut kesiapan negara dalam memastikan kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Pada
Pemerintah Pacu Perbaikan Infrastruktur Pascabanjir, Ajak Warga Tolak Provokasi Gerakan Separatis di Medsos
Jakarta — Pemerintah terus memacu perbaikan jalan dan jembatan yang rusak akibat banjir di sejumlah wilayah Sumatera sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana sekaligus penguatan konektivitas antar wilayah. Langkah ini dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat, dan berkelanjutan agar dampak banjir tidak berkepanjangan terhadap kehidupan sosial
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |