Pengamat Sebut Penghapusan Kuota Impor Demi Lindungi Produsen dalam Negeri
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menghapus sistem kuota impor, khususnya untuk komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti daging. Arahan ini disampaikannya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Jakarta, Selasa (8/4) lalu, dengan penekanan bahwa impor harus dilakukan secara adil dan terbuka, tanpa monopoli perusahaan tertentu. Menanggapi hal ini, pengamat
Blokir 10.016 Rekening Judi Daring, Pemerintah Perkuat Ketahanan Sistem Keuangan Nasional
Jakarta – Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan ekonomi digital, khususnya praktik judi online. Hingga April 2025, OJK telah meminta perbankan untuk melakukan pemblokiran terhadap 10.016 rekening bank yang terafiliasi dengan aktivitas judi online. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya
Pemerintah Blokir 10.016 Rekening Judi Daring, Bukti Negara Hadir Melindungi Rakyat
*) Oleh : Andi Mahesa Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari ancaman ekonomi digital ilegal yang meresahkan, salah satunya praktik judi online. Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengambil langkah tegas dengan memblokir sebanyak 10.016 rekening bank yang teridentifikasi terafiliasi dengan aktivitas judi online. Jumlah ini meningkat signifikan dari sebelumnya sebanyak 8.618
Penghapusan Kuota Impor Demi Perbaiki Ekosistem Perdagangan Nasional
Oleh: Ranti Swari )* Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota impor menjadi penanda penting dalam agenda besar reformasi ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak sekadar merespons dinamika global, melainkan juga merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem perdagangan yang lebih terbuka, transparan, dan efisien. Dalam konteks persaingan global yang makin ketat serta dominasi praktik rente
Penghapusan Kuota Impor Demi Ciptakan Keadilan Bagi Masyarakat
Oleh: Riady Putra )* Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor pada sejumlah komoditas strategis menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen membangun sistem ekonomi nasional yang lebih adil dan efisien. Kebijakan ini tak hanya mencerminkan keberanian dalam merombak tata kelola perdagangan yang selama ini sarat kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga menegaskan arah baru pembangunan
Lawatan Presiden Prabowo ke Timur Tengah Buktikan Kepemimpinan Indonesia di Kancah Dunia
Oleh: Fiky Kurniawan )* Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Timur Tengah baru-baru ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam dinamika global. Melalui lawatannya yang mencakup lima negara di kawasan tersebut, termasuk Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania, Indonesia menunjukkan komitmen untuk mempererat hubungan dengan negara-negara besar di dunia dan menjadi bagian dari solusi dalam berbagai tantangan
Lawatan Presiden Prabowo ke Timur Tengah Hasilkan Berbagai Kerja Sama Strategis
Oleh : Irfan Aditya )* Lawatan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Timur Tengah menandai babak baru dalam hubungan diplomatik dan kerja sama internasional Indonesia. Dalam kunjungan kenegaraan yang berlangsung selama beberapa hari, Presiden Prabowo mengunjungi beberapa negara mitra strategis seperti Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Kunjungan ini tidak hanya menjadi momentum
Pembentukan Satgas, Langkah Proaktif Pemerintah Cegah Gelombang PHK
Oleh: Farhan Farisan )* Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis guna mencegah potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Salah satu inisiatif yang digagas adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK, yang dirancang untuk menjadi garda depan dalam mengantisipasi serta menangani kasus PHK secara terstruktur dan kolaboratif. Kementerian Ketenagakerjaan telah
Mengapresiasi Rencana Pembentukan Satgas PHK
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Indonesia menunjukkan langkah proaktif dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional dengan merencanakan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Langkah ini hadir di tengah meningkatnya kekhawatiran akan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja sebagai imbas dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 yang mencapai 6,5%. Rencana pembentukan Satgas ini
Pemerintah Terus Tingkatkan Pengawasan Pengelolaan MBG secara Profesional
*) Oleh : Syakur Hamzah Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 adalah mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang sehat, cerdas, dan produktif. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut diapresiasi sebagai langkah strategis yang nyata untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, memperkuat ketahanan