Mewaspadai Aksi Indonesia Gelap Sebarkan Sikap Pesimis di Masyarakat
Oleh : Kurniawan Ramadhan )* Aksi provokatif yang menjadikan narasi “Indonesia gelap” sebagai senjata psikologis dalam ruang publik harus ditanggapi dengan kewaspadaan kolektif. Isu ini tidak hanya berseliweran di media sosial, tetapi juga telah menjalar ke jalan-jalan dan menggugah demonstrasi di berbagai daerah. Padahal, situasi objektif Indonesia justru menunjukkan indikator kemajuan yang signifikan di banyak
Waspadai Provokasi Indonesia Gelap, Pembangunan Terus Berjalan Positif
Oleh : Taufik Kautsar )* Gelombang demonstrasi dan penyebaran isu bertajuk Indonesia Gelap yang menyeruak di berbagai wilayah secara serentak telah menimbulkan kekhawatiran terkait stabilitas politik nasional. Namun demikian, masyarakat diminta untuk tidak terpengaruh oleh narasi provokatif tersebut karena pembangunan di Indonesia terus menunjukkan hasil positif. Provokasi narasi Indonesia gelap yang terjadi belakangan ini tentu
Lukai Masyarakat Sipil, DPR RI Dukung Penuh Pemerintah Menindak Tegas OPM
Jakarta Tim Gabungan TNI-Polri berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi korban ke-16 yang menjadi korban pembantaian Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban yang berhasil diidentifikasi bernama Ferdina Buma, yang merupakan seorang pekerja pendulang emas. “Diidentifikasi sebagai Ferdina Buma, lahir di Nabire pada 30 April 1995, jenis kelamin laki-laki, dan berdomisili di Jalan Nabire-Ilaga
DPR Kecam Keras Aksi Kekerasan OPM, Dukung Langkah Pemerintah Pulihkan Keamanan Papua
Jakarta Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata di Yahukimo, Papua Pegunungan, yang menewaskan 12 warga sipil. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai kekerasan yang sudah melampaui batas dan mengganggu ketertiban serta stabilitas di Papua. Ini adalah bentuk kekerasan yang sangat memprihatinkan. Negara harus hadir dengan
Mengapresiasi Upaya Pemerintah Antisipasi Keterlibatan Asing Dukung OPM
Oleh : Loa Murib Pemerintah melalui berbagai institusi strategisnya, terus menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kedaulatan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman separatisme di Papua. Salah satu perhatian serius yang tengah diantisipasi adalah potensi keterlibatan pihak asing dalam mendukung gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Langkah preventif ini patut diapresiasi karena menyangkut integritas wilayah dan stabilitas
Pemerintah Bertindak Cepat Jaga Papua Aman
Oleh : Abraham Tekege )* Aksi brutal yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau yang saat ini lebih dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), telah melukai rasa kemanusiaan dan keadilan. Serangan terbaru di Yahukimo, Papua Pegunungan, yang menewaskan 16 warga sipil, mencerminkan wajah kekerasan yang tidak bisa lagi ditoleransi. Ini bukan sekadar insiden kekacauan,
RUU KUHAP Pertegas Tupoksi Aparat Penegak Hukum
Jakarta – Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi sorotan publik karena dinilai mempertegas tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) aparat penegak hukum tanpa mengubah secara signifikan peran institusional mereka. RUU ini telah mendapat surat presiden (surpres) dan secara resmi masuk dalam agenda legislatif. Kementerian Hukum dan HAM tengah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
DPR Bahas RUU KUHAP Secara Transparan dan Partisipatif
Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan komitmennya untuk membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) secara terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif publik. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas proses legislasi serta memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Wakil Ketua DPR
Publik Dukung RUU KUHAP Pastikan Penyidik Tangani Pidana Secara Transparan
Oleh: Saiful Bahri *) Rencana pembaruan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) mendapat dukungan luas dari masyarakat. Langkah pemerintah yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) menunjukkan komitmen serius untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan manusiawi. Publik menyambut positif proses yang sedang berjalan,
RUU KUHAP Atur Profesionalisme Aparat Penegak Hukum dan Keadilan Restoratif
Oleh : Rivka Mayangsari*) Pembaruan hukum merupakan keniscayaan dalam sistem negara hukum yang dinamis dan berkeadaban. Salah satu agenda penting yang kini tengah bergulir adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). RUU ini hadir bukan semata sebagai revisi teknis, melainkan sebagai langkah strategis dalam