3.3 Juta Siswa Rasakan Manfaat Program MBG
Jakarta – Program unggulan pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan progres signifikan. Hingga akhir April 2025, sebanyak 3,3 juta siswa di berbagai wilayah Indonesia telah menerima manfaat dari program ini, melampaui target awal yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hinayana, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan bukti keberhasilan awal
Mengapresiasi Komitmen Presiden Prabowo Wujudkan Generasi Sehat Melalui Program MBG
Oleh : Rivka Mayangsari*) Di awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun fondasi bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu inisiatif terobosan yang kini mulai terasa dampaknya secara luas adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah kebijakan strategis yang tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada
MBG Mampu Wujudkan Masa Depan Gemilang Anak Indonesia Dengan Gizi Terjamin
Oleh: Vrenda Situmorang *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tonggak penting dalam mewujudkan masa depan anak-anak Indonesia yang lebih sehat dan cerdas. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menunjukkan keseriusan luar biasa dalam membangun fondasi sumber daya manusia sejak usia dini. MBG tidak hanya menjadi solusi atas
RUU KUHAP Perkuat Sinergi Antar Lembaga Negara dalam Pemberantasan Korupsi
Jakarta – Draf terbaru Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak lagi mengatur secara spesifik kewenangan masing-masing aparat penegak hukum. Hal ini dipandang sebagai langkah positif dalam memperkuat kerja sama antar lembaga, terutama antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pemberantasan korupsi. Ketua Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI),
Revisi KUHAP Akan Hadirkan Kepastian Hukum Terkait Perampasan Aset
Jakarta – Pemerintah menyatakan kesiapan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah diajukan DPR sejak 2003. Pembahasan RUU Perampasan Aset menunggu rampungnya revisi RUU KUHAP, sehingga terciptanya sinkronisasi antarketentuan hukum. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah kapan saja siap sedia membahas RUU Perampasan Aset yang inisiatifnya telah
Pembaruan KUHAP Mendukung Supremasi Hukum Nasional
Oleh: Aryo Wijaya )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat supremasi hukum nasional melalui pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai bagian integral dari reformasi hukum pidana nasional. Seiring dengan akan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru mulai 2 Januari 2026, pembaruan KUHAP menjadi langkah logis sekaligus mendesak untuk memastikan sistem peradilan
RUU KUHAP Tegaskan Komitmen Negara Lindungi HAM dalam Proses Hukum
Oleh: Fikri Setiawan )* Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mereformasi sistem peradilan pidana dengan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pembaruan ini tidak sekadar penyesuaian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) semakin terjamin dalam setiap tahap
Pemerintah Bentuk Satgas Upaya Negosiasi Tarif Trump
Jakarta – Dalam langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan dagang internasional, pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Negosiasi Tarif Trump. Satgas ini bertugas merumuskan dan menjalankan strategi diplomasi dagang yang efektif dalam merespons kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah
Optimalisasi Sumber Daya Nasional Sebagai Strategi Mitigasi Tarif Trump
JAKARTA – Pemerintah Indonesia dinilai perlu mengoptimalkan serapan mineral dalam negeri guna memperkuat industri manufaktur sebagai langkah mitigatif terhadap kebijakan tarif baru Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, menegaskan bahwa ekspor Indonesia ke AS selama ini didominasi produk sawit, tekstil, dan alas
Mengapresiasi Langkah Konkret Pemerintah Respon Tarif Impor Trump
Oleh: Silvia AP )* Dalam dinamika ekonomi global yang terus bergerak cepat, kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump menjadi salah satu pemicu utama ketegangan dagang internasional. Salah satunya adalah penerapan tarif impor yang tinggi terhadap berbagai produk dari luar negeri, termasuk dari negara berkembang seperti Indonesia. Kebijakan ini, walaupun