Sosialisasi KUHAP Baru Dijalankan untuk Memastikan Penegakan Hukum Berkeadilan
Jakarta – Pemerintah mulai menjalankan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sebagai bagian dari upaya pembaruan sistem hukum nasional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat memahami substansi perubahan regulasi yang menekankan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta kepastian hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Menteri Hukum
KUHP Baru Hadirkan Hukum Pidana Modern Dengan Pendekatan Restoratif
Jakarta, Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru menandai babak baru reformasi hukum pidana di Indonesia dengan mengedepankan pendekatan yang lebih modern, humanis, dan berkeadilan. Salah satu terobosan utama dalam KUHP Baru adalah penguatan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta keharmonisan sosial sebagai tujuan utama penegakan hukum, bukan semata-mata penghukuman.
Reformasi KUHAP Tingkatkan Kontrol Yudisial dan Mekanisme Praperadilan bagi Warga Negara
Oleh: Juana Syahril)* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan hak warga negara melalui sistem peradilan pidana yang lebih akuntabel. Bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada 2 Januari 2026, reformasi KUHAP menandai komitmen negara dalam memperkuat kontrol yudisial serta
KUHAP Baru Resmi Berlaku, Beri Kepastian Hukum dalam Proses Penyidikan dan Peradilan
Oleh : Revan Ananda )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi hukum di Indonesia, sekaligus menandai keseriusan negara dalam menghadirkan kepastian hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan penyidikan hingga peradilan. KUHAP baru hadir sebagai jawaban atas kebutuhan zaman, di
Sekolah Kembali Dibuka Pascabanjir Aceh, Masyarakat Minta Isu Separatis Tak Ganggu Proses Pemulihan
Jakarta – Aktivitas pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, mulai kembali berjalan setelah sempat terhenti hampir dua bulan akibat banjir bandang dan tanah longso. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti mengatakan negara berkomitmen untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan meski di wilayah terdampak bencana. “Pendidikan tidak boleh terhenti akibat bencana,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Swasembada Pangan Bukti Keberhasilan Strategi Ketahanan Nasional Pemerintahan Presiden Prabowo
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia kembali mencapai swasembada pangan, sebuah capaian strategis yang dinilai menjadi bukti nyata keberhasilan arah kebijakan ketahanan pangan pemerintah sekaligus menandai tonggak penting dalam perjalanan kedaulatan pangan nasional. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa swasembada beras yang dicapai hanya dalam waktu satu tahun merupakan pencapaian luar biasa, mengingat
Swasembada Pangan Era Presiden Prabowo Jadi Modal Hadapi Tantangan Global
Oleh: Dhita Karuniawati )* Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras kembali menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang pembangunan sektor pangan nasional. Capaian ini bukan sekadar prestasi statistik atau keberhasilan sesaat, melainkan fondasi strategis menuju ketahanan pangan yang lebih luas, berkelanjutan, dan inklusif. Di tengah tantangan global berupa perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, hingga fluktuasi harga pangan dunia,
Presiden Prabowo Tegaskan Swasembada Pangan Kunci Kedaulatan Nasional, Dorong Ketahanan Bangsa
Oleh: Raka Wibisana }* Deklarasi keberhasilan swasembada pangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar pengumuman capaian sektor pertanian, melainkan penegasan arah strategis negara dalam memaknai kedaulatan nasional. Di tengah dunia yang semakin diwarnai ketidakpastian rantai pasok, konflik geopolitik berkepanjangan, serta tekanan perubahan iklim, keputusan Indonesia untuk memperkuat kemandirian pangan merupakan pilihan politik yang sadar
Pemulihan Pascabanjir di Aceh Tamiang Berjalan Cepat, Warga Tegaskan Tolak Upaya Provokasi Kelompok GAM
Oleh: Indah Prameswari)* Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemulihan pascabanjir dan longsor di Aceh, khususnya di Aceh Tamiang. Langkah ini patut diapresiasi karena menunjukkan laju ke arah yang lebih baik. Pemerintah pusat dan daerah, serta TNI-Polri bergerak cepat menormalisasi akses, memperbaiki infrastruktur dasar, serta memastikan logistik dan layanan publik kembali berjalan. Salah satu tindakan konkret yang dilakukan misalnya
Pemulihan Pascabencana Aceh Terus Berjalan, Warga Tegaskan Tolak Simbol Separatisisme demi Keutuhan NKRI
Oleh: Silmi Mubharok*) Pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh terus menunjukkan kemajuan nyata. Berbagai unsur pemerintah bersama TNI, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat bergerak serempak memulihkan lingkungan, fasilitas umum, serta kehidupan warga yang terdampak banjir dan longsor. Di tengah kerja-kerja pemulihan tersebut, masyarakat Aceh juga menegaskan komitmennya menjaga persatuan dengan menolak segala bentuk simbol dan narasi separatisisme
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |