Pemerintah Optimalisasi Komoditas Ekspor Hadapi Tarif Baru Trump
JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mengoptimalkan komoditas ekspor nasional guna merespons kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat. Dalam kesepakatan bilateral yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump melalui media sosialnya, disebutkan bahwa tarif untuk produk Indonesia turun dari 32 persen menjadi 19 persen. Penurunan ini menjadi hasil pembicaraan langsung antara Trump dan Presiden Prabowo Subianto.
Tarif Import Trump 19% Momentum Indonesia Tarik Investasi
Jakarta – Pemerintah Indonesia menyambut positif pengumuman tarif impor terbaru dari Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia. Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif baru sebesar 19%, turun signifikan dari sebelumnya yang mencapai 32%. Tarif ini lebih rendah dibandingkan yang diterapkan untuk negara tetangga seperti Vietnam (20%) dan Filipina (20%), bahkan jauh di bawah Malaysia (25%)
Pemerintah Gencar Edukasi Bahaya Judi Daring lewat Pameran Anak “Bentengan”
Jakarta – Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) terus menggencarkan edukasi mengenai bahaya judi daring, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Langkah ini menjadi respons terhadap meningkatnya kasus anak-anak yang terjerat praktik perjudian digital, yang kini semakin marak akibat akses bebas terhadap teknologi. Salah satu upaya nyata dilakukan BI dengan menggelar pameran edukatif bertajuk Bentengan, singkatan
Edukasi Anak hingga Blokir Rekening Bansos Upaya Serius Pemerintah Perangi Judi Daring
Oleh: Aulia Sofyan Harahap Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah untuk memberantas praktik judi daring yang kini semakin mengkhawatirkan, terutama karena mulai menyasar kelompok usia muda, bahkan anak-anak. Di tengah kemajuan teknologi digital yang memudahkan akses informasi, muncul pula risiko penyalahgunaan, seperti judi daring, phishing, penipuan daring (scamming), dan pinjaman online ilegal. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah
Pemerintah Tindak Tegas Beras Oplosan demi Petani dan Masyarakat
Jakarta – Pemerintah terus membuktikan komitmennya melindungi petani dan konsumen dari praktik curang dalam distribusi pangan. Melalui langkah cepat dan terkoordinasi, Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri bergerak menindak dugaan pengoplosan beras oleh oknum produsen yang merugikan petani dan rakyat kecil. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa negara tidak akan memberi ruang bagi pelaku
Peredaran Beras Oplosan Ganggu Upaya Pemerintah Wujudkan Swasembada Pangan
Jakarta – Upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional kembali diuji oleh maraknya peredaran beras oplosan di berbagai daerah. Praktik curang ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap kualitas distribusi pangan nasional. Temuan terbaru dari aparat penegak hukum mengungkap adanya sejumlah gudang di kawasan Jawa Tengah dan Jabodetabek yang diduga menjadi
Pemerintah Tegas Berantas Beras Oplosan Demi Keadilan Petani dan Konsumen
Oleh: Bara Winatha*) Kasus peredaran beras kemasan berlabel premium yang ternyata merupakan beras oplosan kini menjadi sorotan publik. Temuan ini menyesatkan konsumen dan sangat merugikan petani yang selama ini bekerja keras untuk menjaga kualitas hasil panen. Praktik tersebut mencederai upaya bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkeadilan. Berbagai pihak menilai bahwa langkah pemerintah dalam
Pemerintah Usut Tuntas Kasus Peredaran Beras Oplosan Beri Perlindungan Konsumen
Oleh : Nurman Utama Pemerintah tengah mengambil langkah serius dalam menangani kasus peredaran beras oplosan yang belakangan ini meresahkan masyarakat. Isu ini mencuat setelah ditemukannya praktik oplosan beras kualitas rendah yang dikemas ulang dan dijual dengan label premium di pasaran. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga dinilai membahayakan ketahanan
Pemerintah Distribusi Bansos Rp20 Triliun Semester Pertama 2025
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat jaring pengaman sosial melalui distribusi bantuan sosial (bansos) yang merata dan tepat sasaran. Sepanjang semester pertama tahun 2025, pemerintah telah merealisasikan penyaluran bansos sebesar Rp 20 triliun, mencakup berbagai program bantuan yang dirancang untuk menjangkau kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah di
Kelompok Lansia dan Difabel Terima Bansos Abadi Bukti Pengakuan Pemerintah
Jakarta – Rencana pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) secara permanen bagi kelompok masyarakat rentan, seperti lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif. Anggota DPR RI, Netty Prasetiyani menegaskan dukungannya terhadap kebijakan bansos berkelanjutan ini. Dukungan ini menegaskan komitmen negara dalam menjamin perlindungan
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||