Pemerintah Tegas Hadapi Provokasi Pengibaran Bendera Bajak Laut
Jakarta – Menjelang Hari Ulang Tahun ke 80 Republik Indonesia, pemerintah menyoroti maraknya aksi pengibaran bendera bajak laut ala Jolly Roger yang terinspirasi dari karakter anime One Piece. Aksi ini terjadi di sejumlah wilayah seperti Bandung, Yogyakarta, dan Denpasar. Meskipun sebagian pelaku mengklaim tindakan tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi budaya, pemerintah menilai pengibaran simbol bajak
Bendera Merah Putih Harga Mati, Tolak Pengibaran Tren Bajak Laut di Hari Kemerdekaan
Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, fenomena tren pengibaran bendera fiksi seperti Jolly Roger dari serial anime One Piece menjadi sorotan publik. Momen sakral yang seharusnya menjadi ajang memupuk nasionalisme justru tercoreng oleh tindakan yang dinilai tidak menghormati simbol negara. Para tokoh nasional pun angkat bicara dan mengimbau masyarakat untuk kembali menguatkan semangat
Sistem Digital Pemerintah Dukung Transparansi Penyaluran Bansos
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui pemanfaatan sistem digital. Salah satu langkah konkret adalah uji coba sistem Payment ID yang akan diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Payment ID dirancang sebagai identitas unik digital yang merepresentasikan individu
Peluncuran Program CKG di Sekolah, Langkah Nyata Menjamin Generasi Sehat dan Berkualitas
Oleh: Ratna Soemirat Peluncuran program Cek Kesehatan Gratis (CKG) oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pada 4 Agustus 2025 menjadi langkah monumental dalam memastikan masa depan generasi muda Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Program ini, sebagai bagian dari Quickwin Presiden RI Prabowo Subianto, hadir sebagai terobosan strategis untuk mendeteksi dini masalah kesehatan fisik maupun
Pemerintah Luncurkan Serentak CKG di Seluruh Sekolah dan Pesantren demi Pemerataan Layanan Kesehatan
Oleh : Ivan Hertanto )* Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mulai dari sekolah hingga pesantren, adalah bukti nyata bahwa pemerintah menjalankan program pembangunan dengan prinsip inklusivitas dan keadilan. Di tengah dinamika dan kompleksitas tantangan dunia pendidikan dan kesehatan, langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir menyeluruh, tanpa membedakan latar belakang peserta didik. Pemeriksaan kesehatan secara berkala
Program CKG Sekolah Diluncurkan Serentak, Pemeriksaan Kesehatan Kini Sasar Pelajar
Jakarta – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah resmi diluncurkan serentak oleh pemerintah pada Senin, 4 Agustus 2025, di 12 sekolah di berbagai daerah. Langkah ini menandai dimulainya perluasan cakupan pelayanan kesehatan gratis yang menyasar siswa sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Adita Irawati menyebut bahwa program
Koperasi Desa Merah Putih, Jalan Baru Menuju Keadilan Ekonomi di Tanah Papua
*Oleh : Frans Telenggen Pembangunan ekonomi yang adil dan merata adalah impian seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di tanah Papua. Namun, dalam realitasnya, ketimpangan akses ekonomi dan dominasi struktur distribusi yang tidak adil masih menjadi tantangan besar, terutama bagi warga desa di pelosok Papua. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis melalui pendirian Koperasi
Koperasi Desa Merah Putih Papua, Wadah Manifestasi Semangat Gotong Royong
Papua Tengah – Pasca Peluncuran kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78, program ini bukan sekadar program ekonomi, melainkan menjadi simbol nyata dari semangat gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyatakan bahwa koperasi memainkan peran vital dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Tidak Ada Pelanggaran Hukum, Jabatan Wamen di BUMN Mendukung Tata Kelola
Oleh : Muhammad Fahreza )* Isu mengenai rangkap jabatan wakil menteri (Wamen) sebagai komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mencuat ke ruang publik. Beberapa pihak mempertanyakan legalitas dan etika dari jabatan ganda tersebut. Namun demikian, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa penunjukan wamen sebagai komisaris BUMN dilakukan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku,
Tidak Langgar Hukum, Rangkap Jabatan Wamen di BUMN Sesuai Ketentuan MK
JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa rangkap jabatan yang dilakukan sejumlah Wakil Menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak melanggar ketentuan hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Penjelasan ini disampaikan untuk membangun kepercayaan publik sekaligus merespons dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |