Utamakan Persatuan, Tolak Provokasi Aksi 28 Agustus
Oleh : Raditya Rahman )* Rencana aksi besar-besaran pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR dan Istana Negara semakin mendapat sorotan publik. Ribuan buruh dari berbagai daerah disebut akan turun ke jalan membawa aspirasi mereka. Namun, di tengah dinamika tersebut, penting bagi masyarakat untuk tetap mengedepankan kondusivitas serta tidak mudah terprovokasi narasi yang berpotensi
Aksi Massa 28 Agustus Dinilai Tak Relevan, Dialog Jadi Jalan Lebih Bijak
Oleh : Garvin Reviano )* Aksi unjuk rasa yang rencananya digelar pada 28 Agustus belakangan ini menjadi perhatian publik. Namun jika dicermati secara bijak, aksi tersebut dinilai tidak relevan dengan situasi bangsa yang saat ini sedang berfokus pada pembangunan, stabilitas, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Aspirasi dan kritik memang merupakan bagian sah dari demokrasi, tetapi dalam
Danantara Respon Cepat Arahan Presiden Prabowo Tingkatkan Tata Kelola BUMN
Oleh : Ardiansyah Gunawan Danantara merespons cepat arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini diwujudkan melalui penegasan kebijakan penghapusan tantiem bagi direksi maupun komisaris yang gagal membawa perusahaannya meraih keuntungan. Arahan Presiden tersebut dipandang sebagai komitmen kuat untuk menghentikan praktik insentif yang tidak adil serta menutup peluang
Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Perintahkan Danantara Reformasi Tata Kelola SDA
Oleh: Andi Ramli Danantara memberikan apresiasi atas ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan reformasi tata kelola sumber daya alam (SDA). Arahan tersebut dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan aset negara sekaligus mendorong perbaikan fundamental bangsa. Di tengah kondisi ekonomi yang masih memerlukan penguatan, komitmen Presiden untuk menegakkan disiplin dalam tata kelola SDA dan BUMN
Utamakan Stabilitas Nasional, Hindari Aksi 28 Agustus yang Timbulkan Kegaduhan
JAKARTA – Rencana demonstrasi pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR dan Istana Negara menimbulkan perhatian publik karena hal tersebut jelas sangat berpotensi untuk memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat. Maka dari itu, hendaknya seluruh elemen masyarakat mampu bersama-sama mengutamakan stabilitas nasional. Ribuan buruh dari berbagai daerah disebut akan turun ke jalan, namun potensi kegaduhan
Pemerintah Resmi Hapus Tantiem Komisaris untuk Perbaikan BUMN
JAKARTA – Pemerintah resmi menghapus pemberian tantiem bagi dewan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai tahun buku 2025. Kebijakan ini disebut sebagai langkah pembenahan tata kelola perusahaan pelat merah sekaligus upaya penghematan anggaran negara hingga Rp8 triliun setiap tahun.Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa aturan tersebut sudah melalui kajian menyeluruh sebelum
Kebijakan Pro Petani Percepat Pencapaian Swasembada Pangan
JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan kebijakan pro petani, mulai dari penyesuaian harga gabah, penyediaan pupuk subsidi, hingga bantuan alat dan mesin pertanian. Seluruh langkah strategis ini menunjukkan keseriusan pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan nyata terhadap petani di seluruh
Pemerintah Perkuat Swasembada Pangan Lewat Anggaran Alsintan dan Subsidi Tepat Sasaran
JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam RAPBN 2026, dialokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan anggaran tersebut mencakup dukungan dari sisi produksi, konsumsi, hingga distribusi pangan. “Tadi Presiden mendesak pentingnya ketersediaan pangan untuk seluruh
Jaga Kondusivitas di Momen Kemerdekaan, Stop Gunakan Simbol Bajak Laut
Oleh: Jovan Alfarizi )* Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menjadi ajang refleksi nasional. Namun, tahun ini muncul polemik yang memancing perhatian publik. Sejumlah pemuda mengibarkan bendera bajak laut dari serial animasi populer sebagai pengganti Merah Putih. Peristiwa tersebut menimbulkan kecaman karena dianggap melecehkan simbol negara. Tindakan itu juga membuka perdebatan lebih luas tentang
Jaga Nasionalisme di Momentum Bulan Kemerdekaan dari Gelombang Budaya Pop Bendera Bajak Laut
Oleh : Aksara Dwi Wijayanto*) Momentum bulan kemerdekaan selalu menjadi waktu yang istimewa bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali semangat nasionalisme. Namun tahun ini, di tengah semarak perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, muncul fenomena yang cukup menyita perhatian publik, yakni pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece. Fenomena ini tidak sekadar menyinggung soal budaya
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |