Pemerintah Tegaskan KUHP–KUHAP Baru Dorong Keadilan Substantif dan Perlindungan Hak Warga
JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam membangun sistem hukum nasional yang adil, modern, dan berpihak pada rakyat melalui pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Reformasi hukum ini menandai pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan pemidanaan semata menuju keadilan substantif yang mengedepankan kemanusiaan, perlindungan hak asasi, dan
KUHP dan KUHAP Baru Berlaku, Pemerintah Perkuat Arah Keadilan Restoratif Nasional
Oleh: Moudy Alfiani )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sejak 2 Januari 2026 menandai babak baru dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Reformasi besar ini menegaskan komitmen negara untuk meninggalkan sistem hukum pidana kolonial menuju tatanan hukum nasional yang lebih modern, humanis, demokratis, dan
Pemberlakuan KUHP & KUHAP Baru 2026 Perkuat Kepastian Hukum Nasional
Oleh: Bara Winatha*) Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2026 dipandang sebagai tonggak penting reformasi hukum nasional yang memperkuat kepastian hukum di Indonesia. Kehadiran dua regulasi fundamental ini menandai berakhirnya ketergantungan pada sistem hukum pidana warisan kolonial dan sekaligus menjadi fondasi baru bagi penegakan hukum yang
PKH dan BPNT Dirancang Lebih Tepat Sasaran, Data Terpadu Perkuat Distribusi
Oleh : Dennis Satya )* Pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar semakin tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak. Dua program bantuan sosial ini menjadi tulang punggung perlindungan sosial nasional, terutama bagi keluarga miskin dan rentan. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan tidak
Kunjungan Wapres Gibran Tandai Penguatan Sekolah Rakyat di Tanah Papua
BIAK NUMFOR – Program Sekolah Rakyat di Tanah Papua mulai menunjukkan arah baru dalam upaya pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kehadiran program ini menegaskan komitmen negara untuk memastikan layanan pendidikan berkualitas menjangkau wilayah terluar, termasuk kawasan Indonesia Timur dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks. Komitmen tersebut ditegaskan saat Wakil Presiden
Pemerintah Hadir Lewat Sekolah Rakyat, Jalan Keluar Anak Papua dari Putus Sekolah
Biak Numfor- Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan keadilan pendidikan hingga ke wilayah terluar Tanah Air melalui program Sekolah Rakyat. Kehadiran Sekolah Rakyat di Papua dinilai menjadi jalan keluar nyata bagi ratusan ribu anak yang selama ini terancam putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi dan tantangan geografis. Hal tersebut ditegaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Sekolah Rakyat sebagai Fondasi Pembangunan Manusia Papua
Oleh: Yohanes Rumaropen* Program Sekolah Rakyat di Tanah Papua menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Inisiatif strategis ini menandai langkah progresif pemerintah dalam memastikan bahwa setiap anak Papua, khususnya dari keluarga kurang mampu, memperoleh hak pendidikan yang setara dan bermutu tanpa terkecuali. Di tengah tantangan geografis,
Sekolah Rakyat dan Harapan Baru Pendidikan Papua
Oleh: Sylvia Mote *) Kehadiran Sekolah Rakyat di Papua menandai babak penting dalam upaya negara menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan. Di tengah tantangan geografis, keterbatasan ekonomi, dan warisan panjang ketimpangan akses sekolah, kebijakan ini tampil bukan sekadar sebagai program sektoral, melainkan sebagai instrumen negara untuk memastikan bahwa hak dasar anak Papua atas pendidikan tidak lagi
Porsi Nutrisi MBG untuk Lansia Diharapkan Tingkatkan Kualitas Hidup di Usia Senja
JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, terutama para lansia terlantar. Pemberian porsi nutrisi khusus bagi lansia dinilai dapat membantu menjaga kesehatan dan kualitas hidup mereka di usia senja. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, program MBG akan menyasar lansia terlantar berusia di atas
Pemerintah Targetkan 82 Juta Penerima MBG: Lansia Termasuk Prioritas Perlindungan Pangan Nasional
Jakarta – Pemerintah menargetkan perluasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang pada akhir 2026 sebagai bagian dari penguatan perlindungan pangan nasional. Program ini tidak hanya menyasar anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga menempatkan kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas sebagai prioritas utama dalam kebijakan sosial pemerintah. Presiden