DPR RI Resmi Hapus Tunjangan, Masyarakat Hendaknya Waspada Hoaks dan Provokasi di Medsos
JAKARTA — DPR RI secara resmi telah menghapus tunjangan perumahan bagi anggota dewan serta menunda seluruh moratorium kunjungan ke luar negeri, kecuali undangan resmi kenegaraan. Keputusan tersebut diberlakukan sejak 31 Agustus 2025 sebagai wujud nyata dari bagaimana komitmen kuat seluruh anggota parlemen dalam menindaklanjuti adanya aspirasi masyarakat terkait dengan 17+8 tuntutan rakyat. Mengenai hal itu,
DPR RI Putuskan Hapus Tunjangan, Waspadai Narasi Hoaks Pemicu Perpecahan
Oleh : Zaki Walad )* Keputusan DPR RI untuk menghapus tunjangan perumahan anggota dewan sejak 31 Agustus 2025 menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Langkah tersebut bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan wujud nyata keseriusan parlemen dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Selama beberapa pekan terakhir ini, publik menyuarakan tuntutan 17+8 melalui berbagai aksi besar di banyak
Bentuk Komitmen pada Rakyat: DPR RI Cabut Tunjangan, Hoaks Hanya Ganggu Persatuan
Oleh : Faradiba Quena )* DPR RI telah menunjukkan bagaimana langkah nyata dari keberpihakan parlemen tersebut terhadap suara rakyat dengan bergerak cepat dalam mengambil langkah mencabut tunjangan perumahan anggota dewan per 31 Agustus 2025. Keputusan itu bukan hanya sekadar melakukan pemangkasan fasilitas saja, melainkan juga sekaligus sebagai bentuk komitmen politik kuat yang langsung menjawab tuntutan
Tokoh Papua Imbau Warga Tak Terprovokasi Aksi Demonstrasi Anarkis
Manokwari – Sejumlah tokoh masyarakat, adat, dan agama di Papua menegaskan pentingnya menjaga ketertiban serta menolak segala bentuk provokasi terkait gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Para tokoh menilai, dinamika politik di tingkat nasional, termasuk aksi di Jakarta dan kota-kota besar lain, tidak semestinya memengaruhi stabilitas di Papua yang selama ini dikenal
Tokoh Adat Papua Menolak Demo Demi Keamanan dan Pembangunan
Oleh : Yohanes Wandikbo )* Gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia beberapa waktu terakhir, termasuk di Papua, menghadirkan dinamika tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Aksi turun ke jalan yang berubah menjadi kericuhan bukan hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan pembangunan yang tengah berjalan. Dalam konteks Papua, suara tokoh adat menjadi
Proyek Kelistrikan Nasional Percepat Swasembada Energi dan Serapan Tenaga Kerja
Jakarta, – Pemerintah bersama PT PLN (Persero) resmi mempercepat implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Langkah ini bertujuan memperkuat swasembada energi nasional, mempercepat transisi menuju energi bersih, sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. RUPTL 2025–2034 menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW hingga tahun 2034, dengan porsi lebih dari 70 persen berasal
Pemerintah Percepat Realisasi LNG Abadi Masela Demi Swasembada Energi Nasional
Jakarta – INPEX CORPORATION (INPEX), melalui anak usahanya INPEX Masela, Ltd. (INPEX Masela) sebagai operator bersama para mitra Joint Venture, yaitu PT Pertamina Hulu Energi Masela (PHE Masela) dan PETRONAS Masela Sdn. Bhd. (PETRONAS Masela), resmi memulai tahap Front-End Engineering and Design (FEED) untuk Proyek LNG Abadi, Blok Masela di Indonesia. Wakil Menteri Energi dan
Pemerintah Tegaskan Program Swasembada Energi Hadirkan Lapangan Kerja
Oleh : Adhika Utama Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam meneguhkan program swasembada energi sebagai salah satu pilar utama dalam strategi pembangunan nasional, tidak hanya demi kemandirian energi, melainkan juga sebagai peluang terciptanya lapangan kerja yang luas dan berkualitas. Dengan semangat mewujudkan ketahanan energi dalam negeri, pemerintah menyusun sejumlah kebijakan yang sinergis antara pengembangan sumber daya
Swasembada Energi Jadi Pilar Ekonomi Baru dengan Perluasan Kesempatan Kerja
Oleh : Arka Dwi Francesco )* Pemerintah Indonesia semakin mempertegas prioritas nasional berupa swasembada energi sebagai pilar ekonomi baru, sekaligus penggerak utama penciptaan lapangan kerja. Di tengah tantangan ketahanan pasokan dan ketegangan geopolitik global, tekad ini menjadikan energi mandiri sebagai fondasi penting bagi kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Langkah ini juga menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi
CKG Jadi Langkah Strategis Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat
Jakarta – Pemerintah terus memperluas jangkauan program prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dua di antaranya adalah program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Koperasi Merah Putih, yang baru-baru ini dipantau langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam, Marsma TNI Agus Pandu Purnama, mengatakan
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |