BGN Terapkan Verifikasi Ketat SPPG Untuk Jamin Mutu MBG
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik fiktif. Melalui sistem verifikasi ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur produksi MBG, BGN menekankan bahwa setiap unit yang beroperasi telah melewati serangkaian tahapan seleksi berlapis untuk menjamin kualitas layanan kepada masyarakat. Kepala
Pemerintah Pastikan Pelaksanaan MBG Transparan Tanpa Celah Penyimpangan
JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan, tepat sasaran, dan tanpa celah penyimpangan. Program strategis nasional yang menjadi salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto ini dipandang sebagai investasi besar bagi masa depan generasi muda Indonesia. Bupati Aceh Selatan, Mirwan M.S., menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam
Makan Bergizi Gratis di Papua Jadi Harapan Generasi Emas
Oleh: Sylvia Mote *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Papua. Di berbagai wilayah Papua Barat Daya, baik tokoh adat, pemerintah daerah, maupun unsur masyarakat, suara yang mengemuka adalah kesediaan untuk mengawal program ini agar berjalan sesuai harapan. Bagi masyarakat adat,
Makan Bergizi Gratis Tekan Stunting dan Perkuat Ekonomi Lokal di Papua
Oleh: Jefri Waromi* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah merupakan langkah strategis untuk menekan angka stunting, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka lapangan kerja di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di Papua. Dengan fokus pada pemenuhan gizi anak-anak dan masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pangan, MBG tidak hanya menawarkan bantuan
MBG di Papua Siapkan Generasi Muda Sehat dan Berdaya Saing
Sentani– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua semakin memperlihatkan manfaatnya dalam menyiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berkomitmen menjadikan pemenuhan gizi anak sekolah sebagai pondasi utama pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua. Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menegaskan bahwa MBG menjadi langkah strategis untuk memastikan anak-anak
Pelatihan Petugas MBG di Papua Pastikan Hidangan Aman dan Bergizi
MIMIKA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua semakin diperkuat dengan adanya pelatihan khusus bagi ratusan petugas pengolah makanan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pelatihan ini digagas Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan setiap hidangan yang tersaji aman, sehat, dan memenuhi standar higienis. Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN Enny Indarti menegaskan, pelatihan
Revisi UU HAM Wujudkan Aspirasi 17+8 Perkuat Komnas HAM
Oleh : Rivka Mayangsari*) Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia dalam memperkuat komitmen terhadap perlindungan hak asasi. Salah satu aspirasi yang tertuang dalam 17+8 Tuntutan Rakyat adalah penguatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai institusi yang selama ini berperan krusial dalam menegakkan
Aspirasi 17+8 Diakomodasi Pemerintah dengan Revisi UU HAM
Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan mengakomodasi aspirasi rakyat yang terangkum dalam 17+8 tuntutan, melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa revisi UU HAM akan menyentuh aspek mendasar terkait pembangunan hak asasi manusia di seluruh Indonesia. Salah satu
Pemerintah Perkuat Komnas HAM Lewat Revisi UU HAM Sesuai Aspirasi 17+8
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat perlindungan hak asasi manusia melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat yang terangkum dalam 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi dasar utama dalam penyusunan rancangan undang-undang tersebut. “Tuntutan 17+8 mengenai penguatan Komnas HAM sudah kami masukkan dalam revisi UU HAM,” ucapnya
TNI-Polri Bersama Publik Bersatu Redam Isu Provokatif
Oleh: Puteri Wijayanti* Bangsa Indonesia kembali menunjukkan kekuatannya melalui sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan masyarakat. Ketiganya berdiri teguh dalam satu barisan, menegaskan bahwa persatuan adalah kunci utama untuk meredam isu provokatif yang berpotensi memecah belah bangsa. Keharmonisan aparat dan publik dalam menjaga stabilitas bukan hanya simbol ketahanan negara,
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |