PSN RDMP Balikpapan Perluas Lapangan Kerja di Sektor Energi dan Industri Pendukung
Balikpapan – Pemerintah meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan sebagai bagian dari penguatan industri energi nasional sekaligus perluasan lapangan kerja. Peresmian dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. RDMP Balikpapan merupakan proyek modernisasi kilang yang dikerjakan sejak 2019 dengan nilai investasi sekitar Rp123 triliun. Proyek ini
Tokoh Adat Papua Nyatakan Dukungan Penuh Penindakan Tambang Ilegal
Papua – Tokoh adat Papua menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat adat di Tanah Papua. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) MOI dan Tokoh Adat Papua, Benhur Yaboisembut sebagai bentuk komitmen masyarakat adat dalam menjaga kelestarian alam Papua.
Masyarakat Adat Papua Dukung Kebijakan Presiden Prabowo Berantas Tambang Ilegal
Papua – Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan masa depan Tanah Papua, masyarakat adat Papua menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam menindak tegas praktik tambang ilegal. Dukungan tersebut disampaikan oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat MOI sekaligus Tokoh Adat Papua, Benhur Yaboisembut yang menegaskan komitmen masyarakat adat untuk menjaga alam
Tokoh Adat Papua: Penindakan Tambang Ilegal Bukti Negara Hadir Lindungi Masyarakat Adat
Papua – Penindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal di Tanah Papua dinilai sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Langkah pemerintah ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat Papua, khususnya tokoh adat yang selama ini menyaksikan langsung dampak kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan tanpa izin. Penertiban tambang ilegal dipandang
Dukungan Publik Papua Mengalir untuk Kebijakan Tegas Pemerintah Soal Tambang Ilegal
Papua – Dukungan publik di Papua terus mengalir terhadap kebijakan tegas pemerintah dalam menindak aktivitas tambang ilegal yang dinilai merugikan masyarakat adat dan merusak lingkungan. Penertiban tambang ilegal dipandang sebagai langkah penting untuk melindungi ekosistem Papua sekaligus memastikan masa depan generasi mendatang tetap terjaga. Sejumlah tokoh adat menilai kebijakan tersebut sebagai bukti nyata kehadiran negara
Masyarakat Papua Dukung Pemerintah Tindak Tegas Tambang Ilegal demi Masa Depan Papua
*) Oleh: Markus Wanimbo Isu pertambangan ilegal di Tanah Papua selama bertahun-tahun menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada lingkungan hidup, hak masyarakat adat, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Aktivitas tambang tanpa izin tidak hanya merusak ekosistem hutan dan sungai, tetapi juga menggerus tatanan sosial serta kearifan lokal yang dijaga turun-temurun oleh masyarakat adat Papua. Dalam
HKI: Hilirisasi dan Sinergi Pendidikan Tinggi Jadi Kunci Penciptaan Lapangan Kerja
Jakarta – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai peran pendidikan tinggi dalam mendukung investasi strategis dan hilirisasi nasional sebagai langkah penting untuk memperluas penciptaan lapangan kerja. Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, penekanan Presiden terhadap dukungan perguruan tinggi pada 18 proyek strategis hilirisasi yang dikelola Danantara menunjukkan arah pembangunan
Hilirisasi Serap Jutaan Tenaga Kerja, Investasi 2025 Tembus Rp1.931 Triliun
Jakarta – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat hilirisasi industri terus menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja nasional. Sepanjang 2025, realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau 30,2 persen dari total investasi nasional, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 43,3 persen secara tahunan. Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani merinci, sektor mineral dan batu bara
Perkuat Lapangan Kerja UMKM, Pemerintah Indonesia Perluas Kemitraan dengan Kanada
Jakarta – Pemerintah Indonesia terus mendorong perluasan lapangan kerja melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang dipimpin perempuan, sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya tersebut didukung melalui kerja sama internasional dengan Pemerintah Kanada, yang mengalokasikan pendanaan lebih dari 22 juta dolar Kanada atau sekitar Rp266,4 miliar untuk
Pemerintah Gaspol Paket Ekonomi 2026, Lapangan Kerja dan UMKM Jadi Prioritas
Jakarta – Pemerintah memastikan keberlanjutan Paket Ekonomi pada 2026 dengan tetap menggelontorkan berbagai insentif yang diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta memperluas penciptaan lapangan kerja. Kebijakan ini disusun untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga ketahanan sektor ketenagakerjaan nasional. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan