Kolaborasi Semua Pihak Kunci Kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Kadin memiliki dua peran utama dalam program ini, yaitu sebagai mitra dalam pembangunan infrastruktur dan dalam pembinaan rantai pasok yang kebutuhannya sangat besar,” ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana. Ia berharap Kadin dapat membantu
Program MBG: Langkah Nyata Wujudkan Generasi Sehat dan Sejahtera
Jakarta – Indonesia sedang bergerak menuju masa depan yang lebih sehat dan sejahtera dengan hadirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bukan hanya sekadar pemberian makanan gratis, tetapi merupakan solusi nyata dalam mencegah stunting, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kemandirian ekonomi. Dengan cakupan yang luas dan dampak signifikan, MBG menjadi tonggak penting dalam upaya
Program MBG Ciptakan Lapangan Kerja dan Turunkan Kemiskinan
Oleh: Dhita Karuniawati )* Kemiskinan dan gizi buruk masih menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu solusi yang mulai diterapkan di berbagai daerah adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto diprediksi mampu memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Indonesia. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan
Makan Bergizi Gratis Kunci Utama Peningkatan Kesehatan Anak
Oleh : Aldia Putra )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kunci utama mencegah stunting dan meningkatkan kesehatan anak. Program ini menjadi langkah krusial dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Pemenuhan gizi yang baik sejak dini tidak hanya berdampak pada tumbuh kembang anak, tetapi juga menjadi investasi bagi masa depan bangsa. Upaya
UU TNI Pastikan Keseimbangan Peran Militer dan Sipil
Oleh: Adi Pramana )* Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menegaskan pentingnya menyeimbangkan peran militer dan sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemerintah dan DPR RI berkomitmen memastikan bahwa perubahan regulasi ini tidak melangkahi prinsip supremasi sipil yang menjadi landasan utama dalam negara demokrasi. Kebijakan ini bertujuan menyesuaikan peran TNI
Sinergi Antar Lembaga Pastikan Kelancaran Distribusi Pangan dan BBM Jelang Lebaran
Oleh : Gavin Asadit )* Menjelang perayaan Idul Fitri 2025, pemerintah Indonesia bersama berbagai lembaga terkait telah meningkatkan sinergi untuk memastikan kelancaran distribusi pangan dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang-barang pokok bagi masyarakat selama Lebaran tahun 2025. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga
Pemerintah Pastikan UU TNI Baru Tetap Menjunjung Supremasi Sipil
Oleh: Sinta Pramesti )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan komitmen mereka untuk menjaga supremasi sipil melalui revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Revisi ini dinilai penting dalam memastikan peran TNI tetap berfokus pada pertahanan negara tanpa menghidupkan kembali konsep dwifungsi yang pernah diterapkan di masa lalu. Sikap tegas pemerintah ini bertujuan
Pemerintah Pastikan Stok Bahan Pokok dan BBM Aman untuk Mudik 2025
Oleh: Dirandra Falguni )* Mudik Lebaran 2025 diprediksi menjadi salah satu arus mudik terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Dengan potensi pergerakan masyarakat mencapai 146,48 juta jiwa, pemerintah memastikan stok bahan pokok, BBM, dan LPG tetap aman guna mendukung kelancaran perjalanan masyarakat. Langkah strategis telah disiapkan agar arus mudik berjalan lancar serta harga pangan tetap stabil
Pemerintah Pastikan Karyawan PT Sritex dapat THR
Oleh: Eleine Pramesti *) Pemerintah telah memastikan bahwa karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) akan tetap mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan ini diambil setelah berbagai pertimbangan dan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk manajemen perusahaan dan perwakilan pekerja. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak pekerja, khususnya dalam situasi yang menuntut
Pemerintah Jamin Hak Pekerja Sritex Termasuk Pembayaran THR
Oleh : Andi Mahesa )* Krisis yang melanda salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, PT Sritex Group, memunculkan tantangan besar bagi pekerja dan ekonomi lokal. Namun, di tengah kesulitan yang dihadapi oleh para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjamin hak-hak mereka, termasuk pembayaran Tunjangan Hari