Program MBG Langkah Strategis Tingkatkan SDM Muda
JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah menjalin kerja sama strategis untuk meningkatkan kualitas gizi siswa di seluruh Indonesia. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Gedung A Kemendikdasmen pada Jumat (28/3/2025). Acara ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti serta Kepala BGN Dadan
Percepatan Program MBG Tingkatkan Kesehatan Masyarakat
JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program eliminasi tuberculosis (TB) nasional melalui pendekatan pemenuhan gizi masyarakat. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan daya tahan tubuh guna mencegah risiko infeksi TB. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa pemenuhan
Program MBG Tingkatkan Gizi, Kesehatan, dan Kecerdasan Anak-Anak
Oleh : Fathul Rahman )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi solusi strategis dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak di Indonesia. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi kelompok rentan, tetapi juga membangun kebiasaan makan sehat yang dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup masyarakat. Dengan pemenuhan gizi yang baik,
Optimisme Pemerintah Cegah Stunting Melalui Program MBG
Oleh : Andri Prasetya )* Optimisme pemerintah dalam menekan angka stunting terus diperkuat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta mendukung pertumbuhan generasi mendatang yang lebih sehat dan berkualitas. Dengan cakupan yang semakin luas, MBG berperan penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi
Stok BBM Tetap Terjaga Pada Masa Arus Balik 2025
Oleh : Ruli Aulia Wijaya )* Puncak arus balik 2025 diprediksi akan menjadi momen penting bagi jutaan pemudik yang akan kembali ke kota-kota besar setelah merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Sebagai salah satu acara tahunan terbesar, mudik Lebaran membawa tantangan tersendiri bagi berbagai sektor, terutama dalam hal ketersediaan energi. Salah satu isu yang selalu
RUU Polri Dorong Penguatan Kelembagaan dan Perjelas Kewenangan Tugas
Oleh: Hendri Rahardjo Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kelembagaan Polri sekaligus memastikan kejelasan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Dengan semangat reformasi dan profesionalisme, RUU ini akan menghadirkan institusi Polri yang semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman. RUU ini merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun
Pemerintah Persilakan Masyarakat Sampaikan Aspirasi dalam RUU Polri
Oleh : Dirandra Falguni )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memastikan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Komitmen ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam proses legislasi yang terus dijaga oleh DPR RI, khususnya Komisi III yang bertanggung jawab dalam pembahasan
Pemerintah Pastikan Kualitas dan Pasokan BBM Selama Masa Arus Balik
Oleh: Mala Kurniasih )* Pemerintah memastikan kelancaran arus balik Lebaran 2025 dengan menjamin pasokan dan kualitas bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia. Upaya ini dilakukan guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan setelah merayakan Idulfitri di kampung halaman. Melalui berbagai langkah strategis, pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan sarana dan fasilitas
Marak Aksi Demo UU TNI, akibat Kurangnya Pemahaman Masyarakat secara Utuh
Oleh: Silvia A.P *) Dalam beberapa waktu terakhir, gelombang aksi demonstrasi terkait Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus meningkat di berbagai daerah. Demonstrasi ini mencerminkan keresahan sebagian masyarakat terhadap perubahan atau penyesuaian dalam UU tersebut. Namun, di balik gelombang protes yang terjadi, rupanya aksi-aksi tersebut didasarkan pada pemahaman yang tidakutuh mengenai substansi UU TNI.
Bantah Isu Dwifungsi, UU TNI Hormati dan Junjung Supremasi Sipil
Oleh : Gavin Asadit )* Pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Maret 2025 telah memicu berbagai reaksi di masyarakat. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi kembalinya konsep dwifungsi TNI yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru, di mana militer memiliki peran ganda dalam bidang pertahanan dan politik. Namun, para pembuat undang-undang menegaskan