UU TNI Perkuat Peran Militer Hadapi Ancaman Keamanan Negara
Jakarta – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah disahkan menjadi undang-undang menuai beragam tanggapan dari publik. Namun, sejumlah tokoh menegaskan bahwa revisi tersebut justru memperkuat peran militer dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan negara, tanpa mengancam prinsip-prinsip demokrasi maupun membuka jalan bagi kembalinya dwifungsi ABRI. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengimbau
UU TNI Tegaskan Batasan Peran Prajurit di Ranah Sipil, Cegah Kembalinya Dwifungsi Militer
Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI resmi menetapkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang menegaskan batasan peran prajurit aktif dalam jabatan sipil. Aturan baru ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan profesionalisme TNI dalam ranah pertahanan, sekaligus menjaga supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa revisi
Narasi ‘Indonesia Gelap’ Tak Sesuai Realita, Pemerintah Terus Bergerak Maju
Jakarta – Narasi provokatif seperti “Indonesia Gelap” dinilai tidak mencerminkan realita dan tidak mewakili aspirasi mayoritas masyarakat. Sebaliknya, bangsa ini tengah bergerak maju dengan semangat optimisme dan berbagai upaya perbaikan. Rektor IPB University, Arif Satria, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bersama para rektor sempat menyinggung soal anggapan bahwa Indonesia sedang berada dalam situasi kelam.
Ayo Damai, Waspadai Agenda Tersembunyi di Balik Indonesia Gelap
Jakarta – Masyarakat perlu mewaspadai adanya agenda tersembunyi yang dapat merugikan bangsa dalam gelombang demonstrasi Indonesia Gelap. Analisa tersebut disampaikan oleh pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, yang menyebut bahwa pola gerakan dalam aksi-aksi Indonesia Gelap menunjukkan adanya desain sistematis dan terstruktur, jauh dari sekadar penyampaian aspirasi spontan masyarakat. “Kita melihat ada pola gerakan yang
Kebijakan Tarif Trump Jadi Momentum Indonesia Bersatu Untuk Ekonomi Nasional
Jakarta – Kebijakan tarif resiprokal terbaru yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, dinilai bukan semata-mata sebagai tekanan, melainkan momentum untuk memperkuat persatuan dan kemandirian ekonomi nasional. Mulai 2 April 2025, AS akan memberlakukan tarif dasar 10 persen ditambah tambahan 32 persen terhadap produk-produk asal Indonesia. Di tengah
Gempur Proteksionisme AS, Prabowo Siapkan Strategi Total Lawan Tarif
Jakarta – Pemerintah Indonesia menunjukkan kesiapannya dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kebijakan yang mulai berlaku secara bertahap pada 5 dan 9 April 2025 itu dinilai dapat berdampak pada berbagai sektor ekspor nasional, terutama industri padat karya seperti apparel dan alas kaki. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno
Evaluasi Berkala Langkah Penting Tingkatkan Kualitas MBG
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif penting dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat. Pemerintah melalukan evaluasi berkala untuk memastikan program ini berjalan optimal dan memberikan manfaat yang luas. Hal ini disampaikan oleh sejumlah pihak yang menilai bahwa kesuksesan program MBG tidak hanya terletak pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga pada bagaimana
Sinergi Antar Lembaga Tingkatkan Efektivitas Distribusi Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 27 Maret 2025 terkait penguatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik. Kesepakatan ini menjadi dasar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan akses anak-anak sekolah terhadap makanan sehat dan bergizi, serta mendukung tumbuh kembang secara
Sinergitas Kunci Pemerintah Pastikan Kelancaran Arus Balik Lebaran 2025
Jakarta, Pemerintah terus memastikan kelancaran arus balik Lebaran 2025 dengan mengedepankan sinergitas antara berbagai pihak terkait. Langkah-langkah strategis yang telah dipersiapkan sejak awal tahun menunjukkan hasil yang signifikan, terutama dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas selama periode mudik. Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi mengapresiasi kerja keras seluruh pihak, khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dalam mengelola
Skema Rekayasa Lalu Lintas Antisipasi Lonjakan Arus Balik Lebaran 2025
Jakarta – Dalam rangka mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran 2025, Kementerian Perhubungan bersama pihak terkait mengumumkan skema rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan di berbagai jalur utama di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan kelancaran arus lalu lintas serta mengurangi potensi kemacetan yang sering terjadi setiap tahunnya pada saat arus balik. Skema rekayasa ini meliputi