CKG Bukti Nyata 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Perjuangkan Keadilan Layanan Kesehatan
Jakarta – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu kebijakan yang paling dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Program ini bukan hanya memperluas akses layanan kesehatan, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial melalui pelayanan kesehatan yang inklusif dan mudah dijangkau, terutama
Satu Tahun Prabowo-Gibran: CKG Sudah Menjangkau Hampir 30 Juta Warga
Jakarta – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pencapaian konkret mulai dirasakan luas oleh masyarakat, salah satunya melalui program unggulan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program yang diluncurkan pada 10 Februari 2025 ini telah menjangkau 29,8 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. CKG merupakan salah satu dari tiga Program
Satu Tahun Prabowo-Gibran: Hilirisasi Jadi Tulang PunggungAgenda Ekonomi Berdikari & Pertumbuhan Lokal
Oleh: Aria Dharma Putra *) Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai penguatan nyata agenda ekonomi berdikari melaluikebijakan hilirisasi yang semakin matang. Hilirisasi kini bukan sekadar jargon industrialisasi, melainkan strategi nasional yang memperkuat daya saing ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan memastikan nilai tambah sumber daya alam tetapdi dalam negeri. Pemerintah menunjukkan bahwa agenda ini bukan proyek sesaat, melainkan fondasi struktural untuk menjadikan Indonesia mandiri secara ekonomisekaligus berdaulat dalam rantai pasok global. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi pada sektorhilirisasi hingga triwulan III 2025 mencapai Rp150,6 triliun. Nilai tersebutmemberikan kontribusi signifikan sebesar 30,6 persen terhadap total investasinasional yang mencapai Rp1.905,6 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menilai capaian ini menjadi bukti efektivitas kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah. Dalam dua tahun terakhir, porsi sektor ini meningkat tajamdari sekitar 25 persen menjadi di atas 30 persen. Menurutnya, lonjakan tersebutmencerminkan kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia yang berbasis pada pengolahan sumber daya dan peningkatan nilai tambah industri. Peningkatan investasi terbesar datang dari sektor mineral, dengan nilai mencapaiRp97,8 triliun. Nikel mendominasi dengan kontribusi Rp42 triliun, disusul tembagaRp21,2 triliun, bauksit Rp15,6 triliun, besi baja Rp9,5 triliun, serta timah dan komoditas lain senilai Rp8 triliun. Dominasi ini wajar, sebab Indonesia memilikicadangan nikel sekitar 42 persen dari total global, menjadikannya pusat potensialbagi rantai pasok industri baterai kendaraan listrik dunia. Rosan menegaskan bahwaekosistem industri *Electric Vehicle Battery* di Indonesia kini sudah terbentuk secarautuh, mulai dari penambangan hingga daur ulang, yang menunjukkan arah jelasmenuju ekonomi hijau dan berkelanjutan. Di luar sektor mineral, hilirisasi juga menunjukkan kinerja gemilang pada sektorperkebunan dan kehutanan dengan nilai investasi Rp35,9 triliun. Dari jumlahtersebut, kelapa sawit menjadi kontributor terbesar sebesar Rp21 triliun, diikuti kayulog Rp11,7 triliun, serta karet dan biofuel masing-masing Rp1,6 triliun. Kontribusisektor ini tidak hanya memperkuat ekspor berbasis produk olahan, tetapi juga menumbuhkan industri turunan di daerah penghasil. Efek ganda (*multiplier effect*) yang dihasilkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, membuka lapangankerja baru, dan mendorong tumbuhnya kawasan industri berbasis bahan baku lokal. Kinerja serupa juga terlihat pada sektor minyak dan gas bumi dengan realisasiinvestasi Rp15,4 triliun, terdiri dari minyak bumi Rp10,4 triliun dan gas bumi Rp5 triliun. Sedangkan sektor perikanan dan kelautan mencatat investasi Rp1,5 triliunyang mencakup komoditas seperti ikan tuna, udang, rumput laut, hingga rajungan. Keberagaman sektor ini menandakan bahwa hilirisasi kini berkembang lintas bidang, tidak lagi terbatas pada mineral atau energi, tetapi merambah pangan, perikanan, dan kehutanan yang berpotensi besar bagi ekonomi daerah. Dari sisi wilayah, realisasi investasi hilirisasi tertinggi tercatat di Sulawesi Tengah sebesar Rp28,7 triliun, diikuti Jawa Barat Rp15 triliun, Maluku Utara Rp14,3 triliun, Nusa Tenggara Barat Rp14,1 triliun, dan Jawa Timur Rp9,8 triliun.
Proyek Hilirisasi Serap Investasi Besar dan Buka Lapangan Kerja di Daerah pada Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Oleh : Rahmat Hidayat )* Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai babak baru dalam strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada nilai tambah dan kesejahteraan rakyat. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan tersebut adalah percepatan proyek hilirisasi di berbagai sektor strategis. Hilirisasi tidak lagi sekadar jargon ekonomi, tetapi telah
Setahun Pemerintahan Pragib Ditandai dengan Percepatan Hilirisasi Melalui Kerja Sama dengan Internasional
Jakarta – Memasuki tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah pembangunan nasional menunjukkan capaian penting melalui percepatan hilirisasi yang didukung oleh kerja sama internasional. Pemerintah menegaskan bahwa hilirisasi bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi merupakan langkah transformasi struktural untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri berbasis inovasi dan nilai tambah. Upaya
Tahun Pertama Prabowo-Gibran Dorong Hilirisasi Komoditas Lokal dan Nilai Tambah Daerah
Jakarta – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya memperluas makna ketahanan pangan dan hilirisasi komoditas lokal sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Kaltim bukan penghasil beras utama, tapi kita punya kekuatan lain. Laut kita luas, kebun sawit 3 juta hektare,
Tahun Pertama Prabowo–Gibran: Menanam Pangan, Menyalakan Energi, Membangun Manusia Indonesia
Jakarta — Setahun setelah dilantik, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menunjukkan hasil nyata dari janji mereka, yakni menjadikan Indonesia mandiri di bidang pangan, energi, dan sumber daya manusia (SDM). Sejumlah capaian di ketiga sektor tersebut menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah kini bergerak di jalur yang tepat — dari peningkatan
Mendukung Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Prabowo-Gibran
Oleh: Sunandar Karya Kartasasmita (* Menjelang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah pembangunan nasional semakin menunjukkan konsistensi terhadapvisi besar kemandirian bangsa. Pemerintah menegaskan fokusnya untuk memperkuat fondasiekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang tidak hanya masif secara fisik, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam konteks inilah, kebijakanpembangunan infrastruktur era Prabowo-Gibran menjadi bukti nyata kelanjutan visipembangunan jangka panjang yang telah diletakkan dalam periode sebelumnya. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa Kementerian PekerjaanUmum memproyeksikan capaian pembangunan infrastruktur nasional akan menembus lebihdari 90 persen pada akhir tahun 2025. Capaian ini merupakan target ambisius yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan berbagai proyek strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Dody menegaskan bahwa salah satu prioritas utamakementeriannya adalah pembangunan dan rehabilitasi sistem irigasi nasional. Langkah inibukan hanya soal memperbaiki saluran air, tetapi juga merupakan bagian penting dari upayamewujudkan kedaulatan pangan nasional. Pemerintah memahami bahwa tanpa ketersediaanair yang memadai, petani tidak akan mampu meningkatkan produktivitas dan pada akhirnyaakan menghambat pencapaian swasembada pangan. Sebagai bentuk komitmen, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengalokasikan anggaranawal sebesar Rp1 triliun untuk proyek irigasi di berbagai wilayah, meskipun belum seluruhanggaran tersedia. Langkah ini mencerminkan pendekatan realistis namun progresif dalammenjalankan kebijakan pembangunan. Pemerintah berupaya memastikan agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas. Dalam konteks ekonominasional, investasi di sektor infrastruktur seperti ini juga memiliki efek pengganda yang besar, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor konstruksi, dan memperkuat rantaipasok domestik. Komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya berhenti di sektorpertanian dan energi, tetapi juga merambah transportasi publik perkotaan. Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), Tuhiyat, menuturkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabumingterus memantau dan memastikan pembangunan Stasiun MRT Sawah Besar berjalan sesuairencana. Perhatian ini bukan semata untuk memastikan proyek selesai tepat waktu, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun transportasi publik yang aman, terjangkau, dan terintegrasi. Dengan pengawasan langsung dari pimpinan nasional, proyek-proyek strategis seperti MRT diharapkan menjadi simbol transformasi transportasi publikIndonesia yang lebih modern dan inklusif. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunaninfrastruktur strategis nasional terus dipercepat di berbagai wilayah, tidak hanya terpusat di Jawa. Pemerintah menargetkan terwujudnya sistem transportasi publik yang efisien dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan konektivitas yang semakin baik, biayalogistik dapat ditekan, waktu tempuh antarkota menjadi lebih singkat, dan daya saingekonomi daerah meningkat. Pendekatan pembangunan seperti ini memperlihatkan bahwaPrabowo-Gibran menempatkan infrastruktur sebagai instrumen utama pemerataan ekonomi, bukan sekadar simbol kemegahan kota besar. Dari perspektif akademik, Dosen dan Peneliti di UIN Syarif Hidayatullah serta CSEAS Indonesia, Mohammad Nur Rianto Al Arif, menilai bahwa dalam satu tahun pemerintahanPrabowo-Gibran, terdapat pencapaian membanggakan dalam bidang infrastruktur. Menurutnya, program pembangunan tetap berjalan konsisten, meliputi perpanjangan jaringanjalan tol, pembangunan bendungan baru, perbaikan pelabuhan, hingga perluasan infrastrukturdigital. Pendekatan ini memperlihatkan kesinambungan kebijakan antara pemerintahanterdahulu dan sekarang, namun dengan penyempurnaan pada aspek pemerataan manfaat. Ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur di era ini memiliki orientasi baru, yaitu dampaklangsung terhadap produktivitas rakyat. Bendungan misalnya, tidak hanya dibangun sebagaimonumen teknokratis, melainkan diarahkan untuk mengairi lahan pertanian masyarakat. Sementara itu, pembangunan infrastruktur digital diorientasikan untuk memperluas aksespelaku UMKM ke pasar daring, membuka peluang ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Dengan cara ini, infrastruktur menjadi alat pemberdayaan sosial-ekonomiyang sesungguhnya, bukan hanya alat pencitraan politik atau simbol kemajuan fisik. Pendekatan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma pembangunan, dari yang semulaterfokus pada pembangunan fisik semata, menjadi pembangunan berbasis manfaat. Pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harusmenggerakkan ekonomi rakyat, memperluas kesempatan kerja, dan menciptakan konektivitasantarsektor. Dalam kerangka ini, pembangunan jalan tol bukan hanya memudahkan mobilitaskendaraan pribadi, tetapi juga mempercepat distribusi barang hasil pertanian dan industrikecil ke pasar yang lebih luas. Selain itu, keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital menjadi tonggak penting bagi era ekonomi baru. Digitalisasi infrastruktur memungkinkan pemerataan informasi dan akseskeuangan, terutama bagi masyarakat di daerah yang selama ini tertinggal. Melalui kebijakanini, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh lagi bersifat eksklusif atauterpusat, melainkan harus inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jika dilihat secara keseluruhan, arah pembangunan infrastruktur pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan konsistensi visi dan semangat keberlanjutan. Pemerintah berhasilmenyeimbangkan antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia, antara kecepatandan pemerataan, serta antara investasi besar dan kebermanfaatan sosial. Langkah-langkah inimemperlihatkan bahwa pemerintah berkomitmen menyiapkan Indonesia menuju era barukemandirian dan kesejahteraan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur bukan hanya urusan pemerintah, tetapi juga tanggung jawabbersama seluruh elemen bangsa. Masyarakat, dunia usaha,
Satu Tahun Prabowo–Gibran: Pemkab Tangerang Percepat Kesiapan Infrastruktur Proyek PSEL
Tangerang – Dalam mendukung agenda prioritas pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan di tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terus mempercepat persiapan infrastruktur strategis untuk mendukung pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Proyek strategis nasional ini dijadwalkan memasuki tahap persiapan konstruksi pada tahun 2026 dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2028 sebagai solusi
Infrastruktur Energi Ramah Lingkungan, Langkah Nyata Pemerintahan Prabowo-Gibran
Jakarta – Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur nasional di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Tangerang tengah mengambil langkah strategis dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) serta instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyampaikan bahwa
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |