Negara Satukan Langkah Berantas Korupsi
Oleh : Gavin Asadit )* Pemberantasan korupsi kembali menjadi agenda utama negara pada 2026 seiring dengan meningkatnya langkah penindakan dan pencegahan yang dilakukan secara terkoordinasi oleh lembaga penegak hukum dan pemerintah. Negara menegaskan bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan nasional, stabilitas pemerintahan, serta kepercayaan publik, sehingga membutuhkan respons yang tegas, terukur, dan berkelanjutan. Komisi
Menuju Ketahanan Pangan Total: Indonesia Siapkan Swasembada Gula, Telur, dan Daging Ayam 2026
JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempercepat agenda kedaulatan pangan dengan menargetkan swasembada gula, telur, dan daging ayam pada 2026, menandai pergeseran menuju ketahanan pangan total. Kebijakan tersebut diperkuat oleh keberhasilan swasembada beras dan jagung yang tercapai lebih cepat dari target, serta lonjakan produksi beras sepanjang 2025 yang membuka ruang penguatan komoditas
Dari Target 4 Tahun Jadi Realitas 1 Tahun: Swasembada Beras Jadi Bukti Keberhasilan Kebijakan Pangan
JAKARTA — Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo mencatat tonggak bersejarah dengan mencapai swasembada beras hanya dalam satu tahun, lebih cepat dari target empat tahun. Sepanjang 2025, produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi sekitar 31,19 juta ton, sehingga menciptakan surplus dan menghentikan impor beras konsumsi. Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan pangan
Indonesia Siap Jadi Lumbung Pangan Dunia: Komitmen dan Capaian Menuju Ketahanan Global
Oleh: Michella Marciana Lany *) Indonesia menegaskan posisinya sebagai kekuatan pangan yang tengah bangkit melalui langkah-langkah konkret dan terukur. Di tengah tekanan krisis global, gangguan rantai pasok, serta ancaman perubahan iklim, pemerintah menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar jargon kebijakan, melainkan fondasi strategis pembangunan nasional dan kontribusi nyata bagi stabilitas dunia. Di bawah kepemimpinan Presiden
Swasembada Pangan: Pilar Baru Kedaulatan Nasional di Era Ketidakpastian Global
Oleh: Edgar Pallavi *) Indonesia menegaskan arah baru pembangunan nasional melalui swasembada pangan yang dicapai lebih cepat dari proyeksi. Di tengah gejolak geopolitik, krisis iklim, dan ketidakpastian rantai pasok global, kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tampil sebagai ukuran konkret kedaulatan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan kemandirian pangan bukan sekadar target sektoral, melainkan fondasi strategis
RUU Perampasan Aset Efektif Putus Mata Rantai Kejahatan Ekonomi
Jakarta – Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen krusial untuk memutus mata rantai kejahatan ekonomi sekaligus menutup kekosongan hukum dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana. Selama ini, negara kerap menghadapi hambatan serius dalam merampas aset hasil kejahatan, terutama ketika pelaku tidak dapat diproses melalui
RUU Perampasan Aset Disusun dengan Partisipasi Pakar
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada tahun ini sebagai bagian dari penguatan kerangka hukum nasional dalam pemberantasan tindak pidana bermotif ekonomi. Pembahasan regulasi ini dinilai strategis untuk memastikan negara memiliki instrumen yang efektif dalam memutus aliran keuntungan dari kejahatan, sekaligus memulihkan kerugian negara dan masyarakat. Kepala Badan
Negara Perkuat Pemberantasan Kejahatan Ekonomi Melalui RUU Perampasan Aset
Oleh: Nadia Anggina Rahmawati* Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana mencerminkan keseriusan negara dalam memperkuat fondasi hukum pemberantasan kejahatan bermotif ekonomi. Inisiatif ini menegaskan bahwa negara tidak hanya fokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak publik atas sumber daya ekonomi yang dirampas melalui praktik melawan hukum. Dalam konteks pembangunan nasional
RUU Perampasan Aset Jadi Pilar Pemulihan Keuangan Negara
Oleh: Zhafran Goldwin)* Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset kembali mengemuka sebagai bagian penting dari agenda reformasi hukum nasional. Kehadiran RUU ini dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara yang selama ini kerap terhambat oleh keterbatasan mekanisme hukum pidana konvensional. Dalam konteks penegakan hukum modern, negara tidak hanya dituntut untuk menghukum pelaku tindak pidana,
Realisasi Dana Otsus 100 Persen, Pemerintah Perkuat Komitmen Bangun Papua
Jakarta — Pemerintah memastikan keberlanjutan pembangunan di Papua melalui realisasi Dana Otsus Tahun 2025 yang mencapai 100 persen serta percepatan penetapan Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otsus Tahun 2026 agar pelaksanaan program pembangunan berjalan tepat waktu. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk menegaskan, Kemendagri secara aktif mengawal realisasi Dana Otsus sekaligus mendorong percepatan penetapan