Mengapresiasi Tindakan Cepat Pemerintah dalam Mengungkap Jaringan Pengoplos Minyakita
Oleh: Sari Rahayu )* Pemerintah kembali menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi kepentingan masyarakat dengan bertindak cepat dalam mengungkap praktik kecurangan dalam distribusi Minyakita. Langkah tegas ini patut diapresiasi, mengingat minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri. Melalui berbagai inspeksi dan pengawasan ketat, pemerintah berhasil mengungkap jaringan produsen dan
Pemerintah Perketat Izin Distribusi Minyakita
Oleh: Riki Alamsyah )* Menjelang Idulfitri 2025, pemerintah semakin memperketat pengawasan terhadap minyak goreng Minyakita. Langkah ini diambil untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan konsumen. Kementerian Perdagangan menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan dalam proses distribusi dan produksi Minyakita, mulai dari pengurangan volume hingga perizinan yang
Hilirisasi Berkualitas Dorong Peningkatan Lapangan Kerja di Berbagai Sektor
Jakarta – Pemerintah terus mendorong program hilirisasi berkualitas guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja di berbagai sektor. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan tersertifikasi dalam menghadapi kebutuhan industri modern. Sebagai langkah nyata, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, bertemu
Hilirisasi dan Energi Terbarukan Pilar Utama Pertumbuhan Ekonomi Masa Depan
Oleh: Agus Soepomo Hilirisasi dan pengembangan energi terbarukan menjadi dua pilar utama dalam strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Dalam menghadapi era globalisasi dan transformasi industri, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong investasi di kedua sektor ini guna mencapai target investasi senilai Rp13.032 triliun dalam lima tahun mendatang. Langkah ini diambil untuk memperkuat fondasi perekonomian
Pemerintah Tegas! Upaya Bersih-Bersih Korupsi di PLN Terus Berjalan
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi di lingkungan BUMN. Kali ini, dugaan korupsi di PLN mencuat setelah Kortastipikor Mabes Polri mengungkap kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun. Pada awal 2025, Dittipidkor Bareskrim Polri meningkatkan status kasus dugaan korupsi proyek PLTU Kalbar I ke tahap penyidikan. Sejumlah mantan pejabat PLN, termasuk
Pemerintah Perketat Pengawasan Keuangan PLN untuk Cegah Korupsi
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) guna mencegah praktik korupsi yang merugikan negara. Saat ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri tengah menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan PLN. Wakil Kepala Kortastipidkor Polri, Brigjen Arief Adiharsa, mengonfirmasi bahwa pengusutan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan awal. “Masih tahap
Pemerintah Gerak Cepat Berantas Korupsi di PLN
Oleh: Lukman Putra )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Langkah cepat dilakukan dengan memperketat pengawasan dan mendukung penuh proses hukum terhadap berbagai dugaan penyimpangan keuangan di tubuh PLN. Saat ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri tengah mengusut kasus
Peningkatan Pengawasan di PLN Demi Mencegah Korupsi
Oleh: Gita Anjani )* Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar dalam menciptakan tata kelola yang bersih di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya PLN, yang memiliki peran vital dalam penyediaan listrik bagi masyarakat. Dengan memperketat
Kebijakan Fiskal Ramah Lingkungan, Pemerintah Dorong Investasi Hijau
Jakarta – Perubahan iklim berdampak signifikan terhadap perekonomian, termasuk kenaikan suhu dan bencana alam yang memengaruhi sektor pertanian serta harga pangan. Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi hingga 43,20% pada 2030 melalui kebijakan fiskal yang mendukung transisi ekonomi hijau. Dirjen Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, menekankan bahwa kebijakan fiskal berperan penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. “Kebijakan fiskal menjadi
Pemerintah Mantapkan Komitmen Ekonomi Hijau pada COP 29
Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung transisi ekonomi hijau dan pengurangan emisi karbon pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP29) di Baku, Azerbaijan. Delegasi Indonesia, yang dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, menghadiri pertemuan strategis guna memperkuat kerja sama global dalam menghadapi krisis iklim. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan