Pemerintah Pastikan Hak Pekerja Terlindungi Pasca Kepailitan Sritex
SUKOHARJO- Komitmen pemerintah dalam menjamin hak pekerja yang terdampak kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terus ditunjukkan melalui berbagai langkah konkret. Salah satu bentuk nyata dari upaya ini adalah kunjungan langsung Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli ke pabrik Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Langkah ini menegaskan bahwa setiap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)
Pemerintah Hadirkan Investor, Eks Pekerja Sritex Akan Kembali Bekerja
Ribuan eks-pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) akan kembali bekerja setelah adanya investor baru yang masuk, berkat bantuan pemerintah dalam mencari solusi atas kebangkrutan perusahaan tekstil tersebut. Menteri Tenaga Kerja Yassierli mengonfirmasi bahwa penandatanganan kontrak kerja telah dilakukan oleh eks-pekerja Sritex dengan investor baru. “Terkonfirmasi telah dilakukannya penandatanganan kontrak kerja untuk bekerja kembali eks-pekerja Sritex
Pemerintah Jamin Hak Pekerja Pasca Kepailitan Sritex
Oleh: Risman Batubara )*Komitmen pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja yang terdampak kepailitan perusahaan terus ditunjukkan dengan langkah konkret dan solutif. Salah satu bukti nyata dari upaya ini adalah kunjungan langsung Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli ke PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah. Langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam memastikan pekerja yang terkena
Pemerintah Selamatkan Sritex, Ribuan Eks Karyawan Siap Kembali Bekerja
Oleh: Indra Kusuma)* Pemerintah kembali membuktikan komitmennya dalam menyelamatkan industri tekstil nasional. Setelah dinyatakan pailit dan berhenti beroperasi sejak 1 Maret lalu, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) kini menemukan harapan baru dengan hadirnya investor yang siap menghidupkan kembali perusahaan. Berkat langkah sigap pemerintah, ribuan eks-pekerja Sritex kini bisa kembali bekerja dan mendapatkan sumber penghidupan
Presiden Prabowo Pastikan Pengangkatan CASN Lebih Cepat Demi Efektivitas Birokrasi
Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi 2024. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah konkret untuk memperkuat pelayanan publik serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi di berbagai sektor pemerintahan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa percepatan pengangkatan CASN ini merupakan arahan langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto. “Pengangkatan
Presiden Prabowo Instruksikan Percepatan Pengangkatan CASN dan PPPK
Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun anggaran 2024 sebagai bagian dari upaya memperkuat birokrasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pengangkatan CPNS akan diselesaikan paling lambat pada Juni 2025, sementara PPPK tahap pertama dan kedua ditargetkan selesai pada Oktober 2025. “Pengangkatan
Pemerintah Komitmen Percepat Pengangkatan CASN demi Stabilitas Administrasi
Oleh: Tamy Safitri )* Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun anggaran 2024. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas administrasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini,
Percepatan Pengangkatan CASN Bukti Pemerintah Dengarkan Aspirasi Rakyat
Oleh: Faris Pratama )* Keputusan pemerintah untuk mempercepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun anggaran 2024 menjadi sorotan positif dari berbagai kalangan. Kebijakan ini tidak hanya menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menyusun langkah strategis birokrasi, tetapi juga merupakan bukti nyata bahwa pemerintah mendengarkan dan menanggapi aspirasi publik dengan penuh perhatian. Sebelumnya, pengangkatan CASN direncanakan akan
Apresiasi Pemerintah atas Pemulangan WNI Korban TPPO dari Myanmar
Oleh : Arman Panggabean Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan 400 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Myawaddy, Myanmar. Para korban, yang sebagian besar menjadi korban penipuan online, berhasil dibawa keluar dari wilayah konflik pada Senin dengan selamat. Mereka terdiri dari 313 laki-laki dan 87
Pemerintah Tegas Lindungi WNI Korban TPPO, 400 Orang Dipulangkan dari Myanmar
Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sebanyak 400 WNI berhasil dipulangkan dari Kota Myawaddy, Myanmar, yang merupakan wilayah konflik. Dikutip dari keterangan pers KBRI Bangkok, 400 WNI tersebut terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, enam di antaranya dalam kondisi hamil. Para korban