Presiden Tegaskan Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen tegas pemerintah dalam memperkuat agenda nasional pemberantasan korupsi. Pemerintah memastikan bahwa upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel terus menjadi prioritas utama. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai langkah strategis yang menekankan penguatan integritas, perbaikan sistem pengawasan, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum. Pemerintah menegaskan bahwa
Pendekatan Kolaboratif Jadi Kunci Pemerintah dalam Pencegahan Korupsi
Oleh : Ilham Rizky Nugroho )* Upaya memperkuat pencegahan korupsi di Indonesia terus menjadi prioritas pemerintah melalui pendekatan yang semakin kolaboratif, komprehensif, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong percepatan pencegahan korupsi dengan menitikberatkan pada penguatan komunikasi publik lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah
Pemerintah Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas untuk Memerangi Korupsi
Oleh: Naomi S )* Pemberantasan korupsi adalah salah satu ujung tombak bagi peningkatan kualitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya pemerintah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas telah menunjukkan arah yang positif, kebijakan dan praktik yang mengedepankan keterbukaan informasi, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan pengawasan internal semakin diposisikan sebagai fondasi utama reformasi birokrasi. Pendekatan
Pemerintah Optimalisasi Eksplorasi Mineral untuk Wujudkan Swasembada Energi
Jakarta – Pemerintah terus mengintensifkan langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian energi nasional melalui optimalisasi eksplorasi mineral dan sumber daya energi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Geologi menggandeng empat perguruan tinggi ternama untuk memperkuat riset eksplorasi potensi energi dan mineral strategis nasional. Kolaborasi ini melibatkan Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada
Pemerintah Dorong Swasembada Melalui Kebijakan 4A Ketahanan Energi Nasional
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong terwujudnya swasembada energi nasional melalui kebijakan strategis yang berlandaskan pada konsep 4A Ketahanan Energi Nasional. Konsep tersebut mencakup empat aspek penting, yakni Availability (ketersediaan energi), Accessibility (kemudahan akses energi), Affordability (keterjangkauan energi), dan Acceptability (penerimaan masyarakat terhadap penyediaan energi yang ramah lingkungan).
Pemerintah Dorong Generasi Muda Berperan Aktif Bantu Wujudkan Swasembada Energi
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah memperkuat langkah menuju kemandirian energi nasional dengan menempatkan generasi muda sebagai elemen strategis dalam setiap tahapan transformasi energi. Upaya mewujudkan swasembada energi kini tidak lagi semata berfokus pada peningkatan produksi dan pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga diarahkan pada pembangunan kapasitas generasi muda yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan
Percepatan Listrik Desa dan Peningkatan Lifting Migas untuk Mewujudkan Swasembada Energi
Oleh : Andreas Suroso Dalam upaya mencapai kedaulatan energi, Indonesia kini menjalankan dua inisiatif besar yang saling melengkapi: program listrik desa dan peningkatan lifting migas. Kedua program ini bukan hanya sekadar kebijakan terpisah, tetapi bagian dari strategi nasional untuk menyiapkan swasembada energi sebuah misi ambisius yang kini lebih terasa nyata di bawah pemerintahan Presiden Prabowo
Pemerintah Terus Dorong Penertiban Tambang Ilegal Secara Terpadu
JAKARTA – Pemerintah mempertegas komitmennya dalam menertibkan aktivitas pertambangan ilegal melalui langkah terpadu lintas kementerian dan lembaga. Hal ini menjadi wujud keseriusan negara dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam serta memastikan pemanfaatannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Pendekatan terpadu ini dipandang sebagai strategi yang efektif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan
Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Praktik Pertambangan Ilegal
Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan sikap tegas dalam menindak segala bentuk aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan negara dan mengancam kelestarian lingkungan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa seluruh langkah penertiban yang dijalankan pemerintah dilakukan secara sah, terukur, dan berkesinambungan. Penegasan ini ia sampaikan melalui unggahan di media sosial usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Perintahkan Penindakan Masif, Tambang Ilegal Diburu hingga Tuntas
Oleh: Alexander Royce*) Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan langkah tegas dalam menertibkan tambang ilegal melalui rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu, 23 November 2025 lalu. Pemerintah, di bawah kepemimpinannya, memberikan sinyal kuat bahwa sumber daya alam Indonesia bukan hanya sekadar aset ekonomi, tetapi amanah konstitusional yang harus dijaga demi
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |