Langkah Strategis Pemerintah dan KPK Menuju Era Baru Pemberantasan Korupsi

Oleh: Namira Putri )*

Komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi terus ditunjukkan melalui berbagailangkah strategis, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi digital. KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) kini mengambil langkah baru dengan membentuk Unit Khusus Digital Forensics sebagai bagian dari transformasi kelembagaan yang sejalandengan arahan pemerintah pusat dalam membangun tata kelola digital. Inisiatif inimerupakan wujud konkret dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan efisien.

Langkah ini diperkenalkan dalam acara peluncuran program “KPK for DIGI” yang mengangkat tema ‘Berubah Bersama, Berdaya Digital: Membangun Pola Pikir Digital yang Adaptif, Kolaboratif, dan Berorientasi Solusi’. Program ini dirancang sebagailandasan transformasi digital KPK yang menyeluruh, dengan tujuan memperkuat sisteminternal dan mempercepat upaya pemberantasan korupsi melalui pemanfaatanteknologi informasi secara cerdas dan terintegrasi.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa penguatan teknologi digital bukansekadar modernisasi alat kerja, melainkan pembaruan mendasar dalam pendekatanpemberantasan korupsi. Ia menekankan pentingnya integrasi data, kolaborasi lintassektor, serta pengembangan kerangka kerja inovatif sebagai kunci utama keberhasilanagenda digital ini. Menurutnya, transformasi digital seharusnya tidak hanyamempercepat birokrasi, tetapi juga menghasilkan dampak nyata dalam meningkatkanefektivitas pemberantasan korupsi.

Melalui inisiatif KPK for DIGI, empat pilar utama dijadikan fondasi pengembangan unit digital forensik, yaitu dampak digital terhadap pemberantasan korupsi, integrasi data sebagai basis pengambilan keputusan, kolaborasi global, serta pengembangankerangka kerja yang inovatif dan adaptif. Keempat pilar ini diharapkan menjadi motor utama dalam menggerakkan KPK menuju organisasi yang tanggap teknologi dan mampu merespons ancaman korupsi dengan pendekatan yang lebih presisi.

Wakil Ketua KPK yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah TransformasiDigital, Agus Joko Pramono, menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanyamenyederhanakan proses birokrasi, tetapi juga membentuk sistem kerja yang lebihakuntabel. Ia menyoroti bahwa digitalisasi memungkinkan terciptanya alur kerja yang lebih efisien dan minim intervensi manual, sehingga peluang penyimpangan dapatditekan secara signifikan. Dalam pandangannya, budaya kerja digital yang terstrukturdan terbuka menjadi elemen krusial dalam memperkuat integritas lembaga.

KPK juga menyadari bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantungpada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusianya dan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah melalui program peningkatan kapasitasASN berbasis digital. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur dilakukan melaluipelatihan rutin dan penguatan pemahaman terhadap etika serta prinsip akuntabilitas. Langkah ini sejalan dengan semangat menciptakan kesadaran kolektif bahwa teknologiharus digunakan sebagai instrumen perubahan, bukan semata-mata alat kerja.

Dalam konteks lebih luas, pembentukan unit digital forensik ini menjadi bagian darireformasi kelembagaan KPK yang bersifat jangka panjang. Unit ini nantinya bertugasuntuk melakukan penelusuran digital terhadap jejak elektronik yang berkaitan dengantindak pidana korupsi. Kemampuan menelusuri dokumen digital, percakapan elektronik, hingga transaksi daring menjadi aset penting dalam menghadirkan pembuktian yang kuat di ranah hukum. Kehadiran unit ini sekaligus memperkuat posisi KPK sebagailembaga yang tidak hanya reaktif dalam penindakan, tetapi juga proaktif dalampencegahan.

Transformasi ini juga mendapat dukungan dari Kementerian PANRB. Cahyono Tri Birowo, selaku Pelaksana Tugas Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah, menyampaikan bahwa digitalisasi yang diterapkan KPK mencerminkan arah kebijakannasional menuju pemerintahan digital berbasis pelayanan publik. Ia menilai bahwapendekatan digital yang menyeluruh, mulai dari desain sistem hingga implementasiproses kerja, menjadi langkah strategis dalam mewujudkan prinsip Government 5.0 yang menjadi fokus dalam RPJMN 2025–2029.

Sinergi antara KPK dan lembaga pemerintahan lainnya menjadi hal yang sangat penting dalam memperkuat sistem digital yang terintegrasi. Kolaborasi ini tidak hanyasebatas pertukaran data, tetapi juga meliputi penyusunan regulasi bersama, harmonisasi sistem keamanan siber, hingga standardisasi perangkat audit digital. Upaya ini juga mencerminkan semangat gotong royong antarlembaga dalammewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Unit digital forensik juga akan terhubung dengan sistem pelaporan berbasis elektronikserta aplikasi internal KPK lainnya, guna menciptakan ekosistem kerja yang salingterhubung. Melalui sistem ini, pengumpulan, verifikasi, dan analisis data dapatdilakukan secara efisien, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatanberbasis data seperti ini akan sangat membantu dalam mengidentifikasi pola korupsi, menelusuri aliran dana, serta menilai potensi kerugian negara dengan lebih cepat.

Transformasi digital yang kini dijalankan oleh KPK memperlihatkan bahwa lembagaantirasuah tersebut tidak hanya bergerak sesuai tuntutan zaman, tetapi juga menjadipelopor dalam membangun model pemberantasan korupsi yang modern. KetegasanKPK dalam menjadikan digitalisasi sebagai agenda strategis menandakan bahwapemberantasan korupsi di Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih sistematis, ilmiah, dan berorientasi jangka panjang.

Melalui langkah ini, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menciptakan sistemyang tidak hanya menindak pelaku korupsi, tetapi juga mencegah praktiknya melaluitata kelola yang kuat. Dengan terbentuknya unit khusus digital forensics di KPK, diharapkan tingkat efektivitas pemberantasan korupsi semakin tinggi dan kepercayaanpublik terhadap lembaga penegak hukum kian menguat. Hal ini menjadi fondasi pentingdalam membangun Indonesia yang bersih, berintegritas, dan berdaya saing di era digital.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Hukum