Kolaborasi Lintas Lembaga Percepat Akses Rumah Subsidi di Daerah

Jakarta — Pemerintah melalui kolaborasi lintas lembaga mempercepat akses masyarakat terhadap rumah subsidi di berbagai daerah. Kolaborasi ini melibatkan kementerian atau lembaga terkait, perbankan dan pemerintah daerah untuk memastikan program rumah subsidi berjalan lebih efektif dan merata hingga pelosok Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan keterlibatan sektor perbankan dalam pembiayaan rumah subsidi menjadi salah satu faktor penting kesuksesan program perumahan nasional. Dia mengapresiasi langkah konkret Bank Mandiri yang terus aktif bersinergi dengan pemerintah.

“Kami sangat mengapresiasi langkah konkret Bank Mandiri yang terus aktif bersinergi dengan pemerintah,” kata Maruarar.

Kesuksesan program rumah subsidi merupakan komitmen bersama agar masyarakat memiliki rumah yang layak.

“Ini bukan hanya tentang pembiayaan, tapi bagian dari komitmen bersama untuk memastikan masyarakat bisa memiliki hunian yang layak kepada masyarakat,” ungkap Maruarar.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari kontribusi aktif Bank Mandiri dalam menyalurkan pembiayaan KPR bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi menyampaikan, realisasi tersebut merupakan cerminan dari keseriusan perusahaan dalam mengambil peran strategis di sektor perumahan nasional.

“Kami tidak hanya ingin menjadi penyalur, tapi juga akselerator sejalan dengan komitmen untuk mempercepat realisasi pembiayaan rumah subsidi untuk masyarakat,” kata Darmawan.

Sinergi antara Bank Mandiri dan Kementerian PKP juga menjadi refleksi atas pentingnya kolaborasi antara sektor publik dalam memperkuat sistem pembiayaan nasional.

“Melalui inisiatif ini, Bank Mandiri tak hanya memperluas jangkauan layanan pembiayaan, tetapi juga mengambil peran aktif dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan,” ujar Darmawan.

Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu memangkas hambatan birokrasi, mempercepat pembangunan rumah subsidi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah yang selama ini belum terjangkau secara optimal. –

[edRW]