Jelang Nataru, Pemerintah dan Masyarakat Perkuat Kewaspadaan Radikalisme

JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat untuk bisa mendeteksi secara dini adanya potensi ancaman radikalisme menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Langkah strategis tersebut bertujuan untuk dapat menjamin terwujudnya stabilitas keamanan nasional serta semakin memastikan agar setiap warga negara dapat menjalankan ibadah mereka dengan penuh rasa aman serta nyaman dan damai.

Aparat keamanan kini memprioritaskan pengawasan di pusat keramaian dan ruang digital guna mengantisipasi kemungkinan penyebaran paham ekstrem yang kerap semakin meningkat, khususnya pada momentum akhir tahun seperti sekarang ini.

Kementerian Agama menegaskan pentingnya penyelesaian konflik sosial secara damai untuk menjaga harmoni.

Staf Khusus Menteri Agama RI Bidang Kerukunan Umat Beragama, Gugun Gumilar, saat meninjau lokasi rumah doa di Bekasi menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga Nataru bisa berlangsung aman dan damai.

“Itu menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga perayaan keagamaan umat Kristiani dan seluruh umat beragama berlangsung dengan aman dan penuh kedamaian,” katanya.

Gugun menambahkan bahwa penanganan kerukunan membutuhkan sinergi antara unsur pemerintah, tokoh agama, dan warga guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang rukun.

Selain ancaman fisik, pemerintah menyoroti pergeseran pola rekrutmen radikal ke platform digital.

Deputi Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayor Jenderal TNI Sudaryanto, memperingatkan adanya upaya infiltrasi melalui permainan daring.

“Sekarang sudah ada upaya sistematis dari kelompok berpaham radikal untuk merekrut anak-anak muda lewat game online,” jelas Sudaryanto.

Ia mengingatkan para orang tua agar lebih waspada terhadap interaksi anak di dunia maya.

“Anak-anak mungkin tidak sadar, dan orang tua sering tidak menyadari perubahan tersebut. Oleh karena itu, pengawasan dari rumah sangat penting, terutama peran ibu,” tegasnya.

Dukungan terhadap pendekatan humanis juga datang dari legislatif. Anggota Komisi XIII DPR RI, Shadiq Pasadigoe, mengapresiasi upaya edukasi bagi masyarakat luas.

“Dialog seperti ini penting untuk memperkuat pemahaman moderat agar masyarakat, khususnya generasi muda, terhindar dari ideologi kekerasan,” ujar Shadiq.

Ia menegaskan bahwa pemberdayaan keluarga jauh lebih efektif dibandingkan langkah represif semata.

Melalui integrasi program “Desa Siap Siaga” dan penguatan literasi digital, pemerintah berharap masyarakat aktif melaporkan aktivitas mencurigakan.

Sinergi itu menjadi benteng utama dalam menghadapi pola ancaman yang kini semakin halus dan terdigitalisasi menjelang pergantian tahun. (*)