Indonesia Perkuat Diplomasi Ekonomi Lewat Forum PUIC

Indonesia bersiap menyambut Konferensi ke-19 Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) pada 12–15 Mei 2025 di Jakarta.

Forum yang menghadirkan parlemen negara-negara anggota OKI ini, menjadi panggung strategis untuk memperkuat diplomasi ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta solidaritas antarnegara Islam.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience” mencerminkan kebutuhan negara-negara OKI untuk memperkuat institusi dan tata kelola.

“Kami ingin menyebarkan bahwa kita bukan cuma host yang ramah, tapi juga memberi oleh-oleh berupa praktik baik tata kelola pemerintahan. Sehingga saat bertemu lagi, negara-negara OKI sudah melangkah lebih maju,” ujarnya.

Mardani menyebut mayoritas negara OKI masih dalam kategori berkembang, sehingga penting untuk membangun institusi kuat. Indonesia juga mengundang Perdana Menteri Malaysia dan Singapura untuk berbagi pengalaman pembangunan berbasis tata kelola yang baik.

Ia menambahkan bahwa isu Palestina tetap menjadi prioritas.

“Palestina selalu ada di hati kita. Semua peserta akan memakai syal bermotif bendera Palestina saat pembukaan, sebagai simbol solidaritas,” tegasnya.

Mardani juga mengungkapkan bahwa PUIC memiliki komite-komite tematik seperti perempuan, pemuda, dan pembangunan berkelanjutan untuk memperluas kerja sama lintas sektor.

Dalam memperkuat hubungan bilateral, Mardani menyambut positif kehadiran 16 delegasi Aljazair, yang disebut sangat antusias menjalin kerja sama dengan Indonesia.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menekankan dimensi ekonomi forum ini.

“Indonesia ingin memperkuat kerja sama ekonomi, terutama sektor produk halal. Dengan populasi Muslim terbesar, kita berpotensi jadi pemimpin industri halal di bidang pangan dan fashion,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun pasar-pasar baru antarnegara OKI untuk menghadapi krisis global.

“Isu sosial dan kemanusiaan seperti hak perempuan dan anak juga dibahas, apalagi dalam konteks Palestina. Kami dukung solusi adil untuk Palestina, dengan fokus pada hak asasi manusia,” lanjut Husein.

Ia menambahkan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmen keterwakilan perempuan di parlemen yang kini mencapai 22%.

“Kami terus berusaha tingkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan,” katanya.

Dengan target 500–600 peserta dari 54 negara dan observer, PUIC ke-19 diharapkan menjadi bukti komitmen Indonesia dalam memajukan kerja sama ekonomi, politik, dan kemanusiaan di dunia Islam.**