Diskon Tiket Transportasi Nataru Jadikan Mobilitas Makin Terjangkau bagi Masyarakat

Oleh: Bara Winatha*)

Program Diskon Tiket Transportasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat pergerakan ekonomi nasional menjelang musim liburan panjang. Pemerintah menyadari bahwa periode Nataru selalu menjadi momen dengan mobilitas tertinggi sepanjang tahun, sehingga penyesuaian harga transportasi menjadi faktor yang sangat menentukan. Dengan menghadirkan stimulus berupa diskon tiket kapal, pesawat, kereta api, hingga penyeberangan, pemerintah berharap mobilitas masyarakat tetap lancar tanpa terbebani lonjakan tarif yang biasanya terjadi pada masa puncak perjalanan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa insentif ini membuat harga tiket pesawat turun signifikan dan memberikan efek langsung pada keterjangkauan mobilitas masyarakat. Ia menjelaskan bahwa penurunan harga tiket pesawat terjadi melalui kombinasi PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), penyesuaian fuel surcharge, hingga penurunan biaya avtur yang selama ini menjadi komponen besar dalam struktur tarif. Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan sekitar 36 juta penumpang dapat memanfaatkan kebijakan ini sehingga manfaatnya dirasakan secara luas.

Program diskon ini bukan langkah spontan, melainkan bagian dari strategi ekonomi nasional yang terukur. Mobilitas masyarakat pada periode Nataru tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas rekreasi, tetapi juga mempengaruhi kelancaran sektor perdagangan, pariwisata, serta rantai pasok regional. Dengan menekan harga tiket, pemerintah berharap masyarakat tetap dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, sekaligus menjaga agar pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah berjalan stabil.

Selain itu, kebijakan ini berfungsi sebagai pelindung bagi kelompok rentan atau masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang biasanya paling terdampak saat terjadi kenaikan harga menjelang liburan. Melalui penurunan tarif yang signifikan, akses perjalanan menjadi lebih inklusif. Di sisi lain, dunia usaha juga memperoleh manfaat karena peningkatan jumlah pelancong dan arus keluar-masuk barang dapat berkontribusi pada peningkatan transaksi ekonomi di banyak daerah.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi juga memberikan penegasan mengenai pentingnya kebijakan tersebut dalam memastikan masyarakat mendapatkan layanan transportasi yang layak sekaligus terjangkau. Diskon tiket Nataru merupakan pelaksanaan arahan presiden agar mobilitas pada akhir tahun tidak hanya lancar dari sisi operasional, tetapi juga ramah bagi kantong masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diberlakukan serentak di seluruh moda utama, mulai dari 21 November 2025 untuk pesawat,hingga 22 Desember 2025 untuk kereta api dan penyeberangan.

Dudy menilai bahwa penurunan tarif yang diberikan oleh seluruh moda transportasi akan meningkatkan efisiensi biaya perjalanan dalam jumlah besar secara nasional. Pemerintah melihat bahwa jutaan masyarakat melakukan perjalanan dalam waktu hampir bersamaan, sehingga kebijakan ini diproyeksikan mampu mengurangi potensi kemacetan logistik dan menekan tingginya permintaan tiket pada satu waktu tertentu. Dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap transportasi yang lebih terjangkau, dampaknya akan langsung dirasakan dalam pergerakan orang maupun barang yang lebih efisien.

Di sektor perkeretaapian, penugasan pemerintah kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk memberikan diskon 30 persen menjadi salah satu yang paling disorot publik. Diskon ini berlaku untuk tiket kereta ekonomi komersial, baik reguler maupun tambahan, sehingga mencakup lebih dari 1,5 juta penumpang. KAI menyediakan 156 kereta reguler dan 26 kereta tambahan yang siap mengakomodasi lonjakan penumpang selama masa peak season Nataru. Program ini juga didukung peningkatan kesiapan jalur, jembatan, lokomotif, hingga penguatan sistem keamanan di stasiun maupun perjalanan.

Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, memberikan apresiasi penuh terhadap kebijakan tersebut. Danang mengatakan bahwa program diskon tiket Nataru mencerminkan kehadiran negara dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses mobilitas yang optimal, aman, dan terjangkau. Ia menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendorong pergerakan ekonomi daerah, terutama sektor pariwisata, perdagangan, dan UMKM yang biasanya mengalami peningkatan aktivitas selama masa liburan.

Danang juga menekankan bahwa pihaknya di Komisi V DPR RI akan terus mendukung program-program pemerintah yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam sektor transportasi yang menjadi tulang punggung mobilitas nasional. Peningkatan mobilitas masyarakat selama libur Nataru diharapkan dapat menciptakan efek ganda terhadap ekonomi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan, naiknya transaksi perdagangan lokal, hingga meningkatnya konsumsi di level rumah tangga.

Di samping itu, program diskon ini memperkuat literasi publik bahwa kebijakan fiskal pemerintah tidak hanya berada dalam ranah makro, tetapi juga menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. PPN DTP yang ditanggung pemerintah pada tiket pesawat menjadi contoh bagaimana kebijakan perpajakan dapat diarahkan untuk menciptakan ruang ekonomi bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga memberikan perhatian pada kebutuhan masyarakat dalam mobilitas yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Pada level yang lebih luas, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan multiplier effect dalam perdagangan regional dan pariwisata. Dengan memastikan mobilitas tetap terjangkau, pemerintah tidak hanya membantu masyarakat menikmati liburan akhir tahun, tetapi juga menggerakkan perekonomian nasional secara lebih merata. Di tengah tantangan global dan dinamika ekonomi yang penuh ketidakpastian, kebijakan ini menunjukkan bagaimana langkah-langkah strategis dapat memastikan stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.