Danantara Suntik Rp130T Program 3 Juta Rumah, DPR: Kolaborasi Nyata untuk Rakyat

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi menyatakan komitmennya untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah melalui alokasi dana sebesar Rp130 triliun.

Langkah ini mendapat apresiasi luas dari DPR RI sebagai bentuk nyata sinergi antara sektor investasi dan program kerakyatan.

Anggota Komisi V DPR, Mori Hanafi, menilai kebijakan Danantara sebagai langkah strategis dalam mendorong akses perumahan yang lebih merata dan terjangkau.

“Kami menyambut positif langkah strategis BPI Danantara yang mengalokasikan Rp130 triliun untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah. Ini adalah bentuk konkret kolaborasi sektor investasi dengan program kerakyatan,” ujarnya.

Program yang akan berjalan sepanjang 2025 ini juga melibatkan sejumlah bank Himbara seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia.

Diketahui, skema pembiayaan nantinya dirancang melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang diharapkan dapat disalurkan dalam enam bulan ke depan.

Lebih lanjut, Mori menegaskan komitmen Komisi V DPR untuk mengawal program ini.

“Komisi V DPR akan mengawal agar dana ini benar-benar tersalur tepat sasaran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan daerah tertinggal,” katanya.

Mori pun berharap keberadaan Danantara dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses kepemilikan rumah.

“Yang terpenting sekarang adalah memastikan skema KUR ini tidak menambah beban masyarakat, tapi justru menjadi jembatan kepemilikan rumah yang layak,” imbuhnya.

Ia pun mendorong agar seluruh pemangku kepentingan menjaga sinergi agar tidak terjadi hambatan birokrasi.

“Kami mendorong sinergi erat antara Kementerian PKP, perbankan penyalur KUR, dan pemerintah daerah agar tidak terjadi hambatan birokrasi dalam penyaluran” tuturnya.

Di tempat terpisah, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani sebelumnya menyatakan bahwa Danantara telah menyiapkan skema pembiayaan secara matang bersama perbankan nasional.

Dukungan ini, menurutnya, menjadi langkah awal untuk membuka akses kepemilikan rumah yang layak bagi masyarakat luas.***