Category: Uncategorized
Mendukung Strategi Komprehensif Pemerintah Tangani Karhutla Riau
Oleh: Rey Utama )* Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman lingkungan yang krusial di Indonesia, khususnya di wilayah Riau yang kerap menjadi sorotan internasional. Namun, langkah efektif pemerintah dalam menangani permasalahan ini layak mendapat perhatian lebih. Pemerintah tidak hanya menyiapkan mekanisme tanggap darurat, tetapi juga membangun sistem mitigasi risiko jangka panjang yang berbasis
Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Bencana Karhutla di Riau
Oleh: Arka Dwi Francesco)* Provinsi Riau kembali menjadi sorotan nasional akibat meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengancam ekosistem dan kehidupan masyarakat. Data hingga akhir Juli 2025 mencatat 790 hotspot di wilayah tersebut, dengan 27 titik api aktif yang tersebar di berbagai kabupaten. Dalam menyikapi kondisi yang mengkhawatirkan ini, Pemerintah Provinsi Riau di bawah
Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah Efektif Hadapi Status Tanggap Darurat Karhutla
Pekanbaru – Pemerintah pusat dan daerah terus mengintensifkan koordinasi dalam menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Wilayah ini tengah berada pada puncak musim kemarau yang ditandai dengan curah hujan sangat rendah dan munculnya ratusan titik panas. Kondisi ini mendorong ditetapkannya status tanggap darurat oleh Pemerintah Provinsi Riau dan direspons dengan
Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca Cegah Karhutla
Pekanbaru — Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah tegas dan terukur dalam mencegah potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkat drastis di Provinsi Riau. Melalui sinergi antar lembaga, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Pemerintah Provinsi Riau, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) resmi digelar sebagai solusi ilmiah untuk
Sekolah Rakyat Disambut Hangat, Kesehatan Siswa Jadi Prioritas
Bogor – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah terus menunjukkan hasil positif. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, penerimaan siswa dilakukan secara terbuka dan hanya setelah mendapat persetujuan penuh dari orang tua. “Jadi tidak ada yang dipaksa. Semua melalui proses dialog dan persetujuan,” ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, usai makan malam bersama siswa SRMP 10 Bogor.
Sekolah Rakyat, Ikhtiar Nyata Pemerintah Hapus Ketimpangan Sosial Anak Bangsa
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menilai keluhan kesehatan siswa Sekolah Rakyat sebagai bentuk kegagalan program. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa semua proses penerimaan siswa dilakukan dengan persetujuan orang tua dan berdasarkan hasil seleksi kesehatan. “Tidak ada yang dipaksa. Semua atas izin orang tua, dan melalui seleksi. Sekolah Rakyat
Mengokohkan Sekolah Rakyat Lewat Pendekatan Holistik
Oleh: Anik Tuniaty *) Program Sekolah Rakyat yang baru saja diresmikan pemerintah kembali menunjukkan kapasitasnya tidak hanya dalam menyediakan akses pendidikan, tetapi juga dalam mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan psikologis siswa. Beberapa kritik mencuat terkait kabar beberapa anak yang memilih kembali ke rumah karena kendala adaptasi, bahkan terpapar sakit ringan. Namun, alih-alih menjadi tanda kegagalan, fenomena
Beda Metode, Data Kemiskinan BPS dan Bank Dunia Tidak Bisa Disamakan
Jakarta – Perbedaan data jumlah penduduk miskin antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia memicu perhatian publik. Namun, BPS menegaskan bahwa perbedaan tersebut semata-mata disebabkan oleh penggunaan metodologi yang berbeda, khususnya dalam hal standar garis kemiskinan yang digunakan. Bank Dunia baru-baru ini merilis data yang menyebut jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 194,6 juta jiwa.
Soal Beda Data Kemiskinan, BPS: Kami Gunakan Standar Nasional
Jakarta – Perbedaan data jumlah penduduk miskin antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia disebabkan oleh perbedaan metodologi yang digunakan kedua lembaga. BPS menegaskan bahwa perbedaan angka tersebut tidak berarti data salah, melainkan karena masing-masing menggunakan acuan garis kemiskinan yang berbeda. Bank Dunia mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 194,6 juta jiwa. Kenaikan
BPS Konsisten Gunakan Standar Nasional, Data Kemiskinan Tetap Kredibel
Oleh : Eka Kurniawan )* Perbedaan angka kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia beberapa waktu terakhir menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebagian publik sempat kaget saat melihat laporan Bank Dunia yang menyebut angka penduduk miskin di Indonesia melonjak hingga 194,6 juta jiwa. Angka ini sangat berbeda dibanding data resmi BPS