Category: Uncategorized
Pemerintah Libatkan PPATK Pastikan Ketepatan Penyaluran Bansos
Oleh : Sabrina Natasya )* Upaya pemerintah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang tepat sasaran kini semakin serius, terutama menyusul temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap lebih dari 600.000 penerima Bansos terindikasi bermain judi online. Tindakan tegas pun diambil. Kementerian Sosial (Kemensos) segera menggandeng Bank Indonesia (BI) dan
Pengalihan Tanah Terlantar Dorong Optimalisasi Lahan Produktif
Oleh: Silvia AP )* Dalam konteks pengelolaan sumber daya agraria yang lebih adil dan produktif, kebijakan pengalihan tanah terlantar semakin menemukan relevansinya dengan langkah konkret yang kini tengah digodok pemerintah: pengalihan lahan-lahan terlantar kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Kebijakan ini menjadi perluasan dari strategi nasional untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, sekaligus menjawab tantangan dalam pengelolaan agraria, seperti
Fokus APBN 2026 Dorong Ekonomi Produktif dan Kesejahteraan Masyarakat
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Indonesia menetapkan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan fokus mendorong ekonomi produktif dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dalam dokumen Rancangan APBN yang telah dibahas bersama DPR, total belanja negara tahun depan ditetapkan sebesar Rp3.820 triliun. Angka ini mencerminkan peningkatan belanja dari tahun sebelumnya dan sekaligus menjadi
Visi APBN 2026 Kesehatan, Pangan, dan Ekonomi Produktif untuk Indonesia
Oleh : Sabrina Natasya )* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 dirancang bukan sekadar sebagai dokumen fiskal, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan transformasi pembangunan nasional. Dalam Sidang Paripurna DPR RI yang digelar pada 24 Juli 2025, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI , Jazilul Fawaid menegaskan bahwa APBN 2026 diarahkan untuk mendorong
Pemerintah Terus Komitmen Blokir Konten Judi Daring demi Bersihkan Ruang Digital
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan komitmennya untuk terus memerangi penyebaran konten judi daring di Indonesia. Hingga 21 Januari 2025, tercatat lebih dari 5,7 juta konten judi daring telah berhasil diblokir dari berbagai platform digital. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi, Alexander Sabar, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Panja Judi daring
Pemerintah Tegas Berantas Judi Daring, Legislator Daerah Dukung Pemblokiran dan Edukasi Digital
Oleh: Arman Panggabean )* Judi daring (judi online) terus menjadi salah satu tantangan paling serius dalam menjaga keamanan dan etika ruang digital di Indonesia. Meskipun Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) telah menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi penyebaran konten judi daring melalui pemblokiran secara masif, kenyataannya praktik ini masih merajalela dengan berbagai modus baru yang terus
RUU Penyiaran Dorong Regulasi yang Relevan di Era Digital
Jakarta — Pemerintah dan DPR tengah menggodok Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran guna merespons tantangan besar yang dihadapi industri media di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya relevan dengan zaman, tetapi juga mampu menjaga ekosistem media yang sehat dan bebas. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria,
RUU Penyiaran Dorong Penggunaan Kode Etik di Platform Digital
Jakarta – Komisi I DPR RI terus melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dengan fokus memperkuat regulasi di era digital. Salah satu poin penting yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Penyiaran adalah usulan untuk memasukkan ketentuan mengenai kode etik bagi platform digital. Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Ahmad M.
RUU Penyiaran Libatkan Pakar Berkompeten Wujudkan Regulasi Adaptif dan Inklusif
Oleh : Haviful Adi *) Upaya merevisi Undang-Undang Penyiaran menunjukkan langkah strategis negara dalam menjawab tantangan dunia penyiaran yang kian kompleks di era digital. Komisi I DPR RI mengambil peran sentral dalam menyempurnakan regulasi penyiaran dengan mengedepankan pendekatan inklusif, melalui pelibatan para pakar dan akademisi yang memiliki kompetensi mumpuni di bidang hukum dan komunikasi. Langkah
Pembahasan RUU Penyiaran Singgung Upaya Penyelamatan Ekosistem Media
Oleh: Bara Winatha*) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang tengah digodok di Komisi I DPR RI sedang menyentuh isu fundamental tentang keberlanjutan dan penyelamatan ekosistem media di tengah disrupsi digital yang kian masif. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR akhir-akhir ini, berbagai pandangan konstruktif dan strategis disampaikan oleh sejumlah pakar dan akademisi guna memperkaya substansi revisi