Category: Opini
UU TNI Tegaskan Komitmen pada Demokrasi dan Supremasi Sipil
Oleh: Salsa Hamida )* Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah resmi disahkan pada 20 Maret 2025 menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menjaga prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Pembaruan ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa peran TNI tetap fokus pada pertahanan negara tanpa melibatkan diri dalam ranah politik atau pemerintahan sipil. Langkah ini
Regulasi Baru UU TNI Pertegas Batasan Militer di Ranah Sipil
Oleh: Yusuf Setiawan )* Pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru oleh DPR RI pada 20 Maret 2025 menjadi tonggak penting dalam memperjelas batasan antara militer dan ranah sipil di Indonesia. Regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga profesionalisme TNI sekaligus memastikan supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam sistem demokrasi. Salah satu
Pemerintah Tegas Tumpas OPM, Papua Aman
Oleh: Emanuel Lokbere* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara dari ancaman kelompok separatis bersenjata di Papua. Berbagai langkah telah diambil untuk memastikan keselamatan masyarakat, termasuk meningkatkan operasi keamanan serta memperkuat kehadiran negara di wilayah yang rawan gangguan. Upaya ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi kelompok yang
UU TNI Jaga Supremasi Sipil, Sesuaikan Perkembangan Zaman dan Tingkatkan Profesionalisme Prajurit
Oleh : Dimas Drajat )* Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dalam sidang paripurna pada 20 Maret 2025. Perubahan ini memastikan supremasi sipil tetap terjaga, menyesuaikan strategi pertahanan dengan dinamika zaman, serta meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi tantangan pertahanan modern. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa revisi UU TNI
Sekolah Rakyat Rekrut Guru ASN untuk Pendidikan Berkualitas
Oleh: Angi Puteri* Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai tenaga pengajar. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang
Jaga Supremasi Sipil, Masyarakat Hendaknya Beri Kesempatan Terlaksananya UU TNI
Oleh : Alif Ramadhan )* Pemerintah dan DPR menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang TNI tetap mengedepankan prinsip demokrasi serta kepentingan nasional. Dalam konteks ini, memberikan kesempatan bagi UU TNI untuk dilaksanakan secara efektif menjadi langkah yang sejalan dengan prinsip supremasi sipil dan tata hukum yang berlaku. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa setiap peraturan
Sekolah Rakyat Dorong Kebangkitan Masyarakat Menuju Indonesia Emas
Oleh Halimah Damayana )* Pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 tidak dapat dilepaskan dari satu prasyarat utama: kualitas sumber daya manusia. Di tengah cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai negara maju seratus tahun setelah kemerdekaan, tantangan terbesar masih bertumpu pada kesenjangan sosial dan keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Dalam konteks inilah, kehadiran
Aksi Demonstrasi Indonesia Gelap Rentan Disusupi Provokator
Oleh Abimana Putra )* Aksi demonstrasi mahasiswa bertajuk Indonesia gelap yang digelar baru-baru ini rentan disusupi provokator. Akibatnya aspirasi sejumlah pihak tersebut dapat dipelintir oleh kelompok kepentingan dan justru tidak mewakili kepentingan rakyat. Demonstrasi menjadi salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi yang sejatinya telah dilindungi konstitusi. Namun demikian, sejumlah tuntutan sering kali menyimpang dari aspirasi
Tolak Provokasi Indonesia Gelap yang Hambat Pembangunan
Oleh: Silvi Maharani )* Stabilitas nasional adalah pilar utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berekspresi merupakan hak setiap warga negara, tetapi harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak mengganggu stabilitas dan ketertiban nasional.
Mendorong Ekonomi Kreatif Berkelanjutan untuk Meningkatkan Daya Saing Global
Oleh: Qolbi Nur Hidayah )* Ekonomi kreatif semakin menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan disrupsi teknologi. Sektor ini bukan sekadar tren, tetapi juga elemen strategis dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, ekonomi kreatif Indonesia memiliki potensi