Category: Opini
Tolak UU TNI, Pemerintah Persilakan Publik Tempuh Jalur Hukum
Oleh : Ridwan Hasim )* Polemik terkait Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus memicu perdebatan publik meskipun telah disahkan DPR pada 20 Maret 2025 lalu. Beberapa kalangan yang menolak pengesahan undang-undang ini menyebut bahwa UU tersebut mengancam demokrasi karena keterlibatan TNI di ranah sipil. Terkait dengan pengesahan UU TNI yang menuai pro dan kontra,
Pembahasan Revisi UU Polri Dipastikan Berlangsung Terbuka dan Transparan
Oleh : Dita Aida Putri )* Wacana pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) masih terus bergulir, meskipun pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait perubahan regulasi tersebut. Ketua DPR, Puan Maharani menampik kabar yang menyebutkan DPR segera membahas revisi UU Polri setelah
Revisi UU TNI: Langkah Strategis Menuju TNI yang Profesional dan Modern
Oleh : Farhan Farisan )* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 20 Maret 2025 lalu. Keputusan ini merupakan tonggak penting dalam upaya memperkuat postur pertahanan nasional dan menyesuaikan peran TNI dengan dinamika perkembangan zaman. Revisi ini tidak hanya
Memahami Tujuan dan Makna Revisi UU TNI
Oleh : Winda Amalia )* Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika geopolitik global maupun domestik, revisi UU ini dinilai penting untuk menyesuaikan peran TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Namun, di tengah pembahasan ini, muncul
Mewaspadai Upaya Politisasi Isu UU TNI dan Wacana RUU Polri
Oleh : Caleb Setiawan )* Polemik mengenai Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan wacana revisi UU Polri masih menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Isu ini memicu berbagai aksi penolakan maupun dukungan publik di berbagai daerah. Berbagai pihak yang kontra terhadap UU TNI yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025
Pembentukan Satgas Deregulasi: Respon Pemerintah Hadapi Tarif Impor AS
Oleh: Silvia AP )* Langkah pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi menandai sebuah respons strategis dalam menghadapi dinamika perdagangan global yang semakin kompleks, terutama pasca kebijakan tarif impor baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Situasi ini bukan hanya berkaitan dengan isu ekonomi semata, tetapi juga menjadi refleksi dari bagaimana negara berkembang seperti Indonesia menyusun
Satgas Deregulasi Dibentuk untuk Evaluasi Kebijakan Teknis Ekspor-Impor
Oleh : Dika Adhika Pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi sebagai langkah konkret untuk mengevaluasi dan menyederhanakan kebijakan teknis ekspor dan impor yang selama ini dianggap membebani pelaku usaha. Pembentukan satgas ini merupakan upaya strategis untuk memperbaiki iklim usaha dan mendorong efisiensi perdagangan, terutama dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan peningkatan daya saing nasional.
Cek Kesehatan Gratis, Langkah Nyata Menuju Indonesia Sehat
Oleh : Andika Pratama )* Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diluncurkan oleh pemerintah sejak Februari 2025 kini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dengan lebih dari 1,5 juta warga telah memanfaatkan layanan ini, dan menjadi bukti konkret bahwa negara hadir untuk menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Inisiatif ini tidak sekadar menjadi simbol kepedulian, melainkan langkah nyata
Publik Apresiasi Program Cek Kesehatan Gratis
Oleh : Wawan Muwarman Santosa )* Masyarakat dari berbagai kalangan menyambut antusias program cek kesehatan gratis yang digelar oleh pemerintah dan mitra pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah Indonesia. Program ini tidak hanya memberikan kemudahan akses terhadap layanan medis dasar, tetapi juga menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil,
Mengakhiri Teror Separatis demi Papua yang Damai
Oleh : Maretha Wanimbo)* Peristiwa pembantaian terhadap belasan pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan, kembali menunjukkan kekejaman yang tidak dapat dibenarkan oleh kelompok separatis bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Aksi terencana yang menghilangkan nyawa warga sipil ini merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dalam kerangka