Category: Opini
Mengapresiasi Gerak Cepat Pemerintah Tangani Isolasi Pulau Enggano
Oleh : Adhi Kurnia )* Langkah responsif pemerintah dalam menangani persoalan yang menimpa Pulau Enggano menunjukkan gaya baru kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kesigapan lintas kementerian, DPR, BUMN, dan Pemda jadi kunci keberhasilan keluar dari krisis keterisolasian yang melanda pulau terluar tersebut. Pulau Enggano, yang terletak sekitar 90 mil laut dari Kota Bengkulu di tengah Samudera
Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Pelajar Mulai Juli 2025
Oleh: Puteri Widyastuti* Mulai Juli 2025, pemerintah resmi meluncurkan perluasan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini menyasar kalangan pelajar dari jenjang SD hingga SMA di seluruh Indonesia. Sebanyak 53 juta siswa dari lebih dari 282 ribu sekolah dan madrasah akan menjadi penerima manfaat dalam program nasional ini. Langkah ini bukan sekadar terobosan dalam pelayanan
Pemerintah Targetkan 100 GWh untuk Program Swasembada Energi
Oleh : Irfan Aditya )* Dalam upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, pemerintah menargetkan pencapaian kapasitas produksi sebesar 100 gigawatt hour (GWh) dalam program besar Swasembada Energi. Target ini bukan sekadar angka ambisius, melainkan sebuah tonggak penting dalam perjalanan menuju kedaulatan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Program ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk
Kesiapan Pemerintah Kawal Kelancaran PSU dan Pilkada Ulang
Oleh: Dimas Permana )* Penyelenggaraan demokrasi elektoral di Indonesia menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem pemerintahan yang partisipatif. Meski secara umum berjalan aman dan kondusif, dinamika politik di sejumlah wilayah menyebabkan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah. Dalam konteks ini, peran pemerintah dalam menjamin kelancaran dan keamanan seluruh tahapan
Mengapresiasi Upaya Pemerintah Pastikan Pelaksanaan PSU Aman dan Kondusif
Oleh : Naya Santika )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada merupakan langkah konstitusional yang menjadi solusi atas sengketa atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan sebelumnya. Dalam konteks pelaksanaan PSU di beberapa daerah, seperti Kabupaten Barito Utara di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Boven Digoel di Papua Selatan, upaya pemerintah untuk menjamin kelancaran dan keamanan
Danantara dan INA Perkuat Ekosistem Baterai Listrik untuk Transisi Energi
Oleh : Doni Wicaksono )* Indonesia kini memasuki babak baru dalam upaya transformatif menuju masa depan energi bersih dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang semakin memperkuat posisi Indonesia di panggung energi global adalah komitmen dalam membangun ekosistem baterai listrik secara terintegrasi. Di tengah momentum transisi energi ini, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI
Danantara Terus Jajaki Peluang Bisnis Melalui Sejumlah Proyek Strategis
Oleh: Indriani Nova )* Danantara sebagai entitas bisnis nasional terus menunjukkan geliat dan keseriusannya dalam menjawab tantangan pembangunan dengan menggarap sejumlah peluang melalui proyek-proyek strategis. Keberadaan Danantara tidak hanya menjadi simbol komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, tetapi juga representasi dari transformasi model bisnis yang adaptif dan berbasis nilai tambah jangka panjang. Melalui keterlibatannya di berbagai
UU TNI Cerminkan Komitmen Pemerintah terhadap Reformasi dan Supremasi Sipil
Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap reformasi sektor pertahanan dan penegakan prinsip supremasi sipil melalui revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru. UU ini dirancang tidak hanya untuk memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga menjaga agar prinsip-prinsip demokrasi tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketua Komisi
Proses Legislasi UU TNI Telah Libatkan Akademisi dan Masyarakat Sipil
Oleh : Aristika Utami Proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mencerminkan pentingnya keterbukaan dalam pembentukan kebijakan strategis negara. Proses ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang, melainkan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari kalangan akademisi, pakar pertahanan, serta organisasi masyarakat sipil. Hal ini
Pemerintah Siapkan Langkah Terpadu Dorong Swasembada Pangan
Oleh: Saprudin Hartono *) Pemerintah tengah mengakselerasi langkah-langkah strategis dalam mendorong tercapainya swasembada pangan nasional. Upaya ini mencakup berbagai aspek mulai dari pembangunan infrastruktur pertanian, penguatan distribusi air, hingga integrasi lintas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan produktivitas lahan dan efisiensi sistem pertanian nasional untuk menjawab tantangan global seperti perubahan iklim,