Category: Berita
Pemerintah Terus Lakukan Percepatan Swasembada Pangan Papua
Oleh : Ratna Desi Subagja )* Upaya pemerintah untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan di Papua tidak hanya mencerminkan keseriusan dalam membangun kemandirian pangan nasional, tetapi juga menunjukkan kepedulian nyata terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke wilayah paling timur Indonesia. Papua, yang selama ini kerap dicitrakan sebagai daerah tertinggal, kini tengah diangkat menjadi lumbung pangan masa
BGN Lakukan Mitigasi Perketat Pengawasan dan Terapkan Sistem Pendanaan Baru untuk Program MBG
Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam memperbaiki sistem pengawasan dan pendanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan menyusul kejadian yang terjadi di Kalibata, yang menjadi catatan penting dalam penguatan tata kelola kemitraan dan penyaluran dana program. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa setiap peristiwa seperti ini menjadi
BGN Pastikan Isu Penyelewengan Dana MBG Tidak Benar, Hanya Kesalahpahaman
Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa isu penyelewengan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat mencuat di Kalibata, Jakarta Selatan, tidak benar. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi hanyalah kesalahpahaman internal antara mitra pelaksana dan yayasan. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu (16/4/2025) bersama Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN),
DPR: Pembahasan RUU Polri Terbuka dan Libatkan Banyak Tokoh
Jakarta – Dalam upaya menjaga transparansi, pemerintah akan mengundang para ahli hukum, akademisi, serta masyarakat sipil guna memberikan masukan terhadap pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan masyarakat tidak perlu terprovokasi atau berspekulasi terkait beredarnya Surat Presiden (Surpres) mengenai revisi UU Polri
Revisi UU TNI dan UU Polri Harus Dilihat Secara Objektif
Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Irawan Heru Suryanto, mengatakan revisi UU TNI dan UU Polri penting untuk memperbaiki sistem ketahanan nasional. “Revisi UU ini sangat penting dalam rangka memperbaiki sistem ketahanan nasional kita. Kami sebagai bagian dari lembaga legislatif, tentu mendukung upaya ini. Kami berharap bahwa suara rakyat
Tak Ada Surpres, Pembahasan Resmi RUU Polri Belum Dimulai
Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi terkait revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) di DPR RI periode 2024-2029. Pernyataan ini disampaikannya sebagai tanggapan atas desakan untuk segera membahas RUU tersebut. Puan juga memastikan bahwa DPR RI belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Polri
Waspada Keterlibatan Kekuatan Eksternal dalam Penolakan UU TNI
Jakarta – Kepala Staf Resimen Mahasiswa Indonesia, M. Arwani Deni, menilai terdapat indikasi keterlibatan kekuatan eksternal dalam polemik penolakan UU TNI belakangan ini. Arwani menyebut isu yang berkembang saat ini tidak hanya berkaitan dengan dinamika politik domestik, tetapi juga berpotensi terkait dengan konflik geopolitik di kawasan Pasifik. “Kita tidak bisa menutup mata bahwa Indonesia sebagai
Berbagai Pihak Yakini Tak Ada Potensi Dwifungsi ABRI dalam Revisi UU TNI
Jakarta – Ketua Umum (Ketum) GP Ansor, Addin Jauharudin menegaskan, tidak ada potensi dwifungsi ABRI dalam revisi Undang-Undang (UU) TNI, seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. Ia mengaku telah membaca pasal-pasal dalam revisi tersebut. “Ketakutan terhadap dwifungsi ABRI perlu ditinjau ulang, perlu dibaca pasal itu secara keseluruhan, bahwa ini bukan seperti Orde Baru. Orde Baru tentara
Waspada Provokasi, Revisi UU TNI Banjir Dukungan dari Berbagai Kalangan
Jakarta – Dukungan terhadap pengesahan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) hadir dari berbagai kalangan. Salah satunya, Pemerintah Distrik dan para tokoh di wilayah Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Dukungan itu disampaikan dalam bentuk pernyataan sikap di Koramil 1807-02/ Inanwatan, saat kegiatan komunikasi sosial di Koramil 1807/Inanwatan. Danramil 1807-02/ Inanwatan, Kapten Inf.
Sejalan dengan Prinsip Supremasi Sipil, Tak Ada Isu Dwifungsi dalam Revisi UU TNI
Jakarta – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tetap sejalan dengan prinsip supremasi sipil dan semangat reformasi. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono memastikan revisi tersebut tidak bertentangan dengan demokrasi, melainkan bertujuan menyesuaikan tugas TNI dengan kebutuhan strategis pertahanan nasional. “Revisi ini bukan langkah mundur dalam reformasi TNI, tetapi merupakan bentuk adaptasi