Category: Berita
Koordinasi Antar Instansi Jadi Kunci Penting Pencegahan Karhutla
Jakarta – Menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung dari Juni hingga Oktober 2025, pemerintah terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus didorong untuk memperkuat sinergi dalam menanggulangi risiko kebakaran, khususnya di wilayah rawan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa
Kesiapan Total Pemerintah Tekan Ancaman Karhutla
Oleh: Ratna Soemirat )* Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi ancaman serius bagi lingkungan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat. Setiap tahun, ribuan hektare hutan dan lahan terbakar, menyebabkan kerusakan ekologis serta pencemaran udara yang mengganggu aktivitas dan kesehatan warga. Untuk mengantisipasi hal tersebut, berbagai langkah konkret telah diambil pemerintah dalam mencegah terjadinya karhutla, terutama di daerah
Pemerintah Dorong Peran Pengusaha Cegah Karhutla
Oleh : Gendhis Kalyani )* Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang puncak musim kemarau 2025. Langkah strategis tidak hanya ditempuh melalui pendekatan penanganan darurat, namun lebih ditekankan pada mitigasi dan deteksi dini, serta kolaborasi aktif dengan para pelaku usaha, terutama sektor yang berhubungan langsung dengan pengelolaan lahan seperti industri
Pemerintah Perkuat Daya Beli Lewat 5 Insentif Strategis Senilai Rp 24 Triliun
Jakarta — Pemerintah kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan meluncurkan lima paket insentif bernilai total Rp 24,44 triliun. Kebijakan ini dirancang secara matang untuk memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan solusi konkret di tengah
Program 3 Juta Rumah Komitmen Pemerintah Wujudkan Keadilan Sosial
Oleh: Arifatul Asri )* Program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan representasi nyata dari semangat konstitusi dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Inisiatif ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pemerintah Dorong Regulasi Baru Demi Perkuat Hak Pekerja Migran
Jakarta – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 dinilai sebagai langkah strategis memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam rapat pleno Badan Legislasi DPR RI, Anggota Fraksi Partai Demokrat, Wahyu Sanjaya, menegaskan pentingnya revisi ini untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak para pekerja migran yang kerap menghadapi tantangan serius. “Sebagai
Perlindungan Pekerja Migran Jadi Prioritas Diplomasi Luar Negeri
Oleh: Rezqy Cahyadi )* Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia bukan sekadar kewajiban moral, melainkan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi diplomasi luar negeri Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini tercermin kuat dalam sikap dan kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), yang terus memperkuat
Negara Perkuat Akses Layanan Darurat bagi Pekerja Migran
Oleh: Fauzan Naufal )* Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada pekerja migran Indonesia. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh para tenaga kerja di luar negeri, salah satu prioritas yang kini dikembangkan adalah peningkatan akses layanan darurat. Langkah ini menjadi bukti konkret bahwa negara tidak hanya hadir saat pekerja migran dikirim
Dukungan Lintas Kementerian Perkuat Realisasi Program 3 Juta Rumah
Oleh: Malika Maharani )* Program pembangunan 3 juta rumah yang digagas pemerintah menjadi salah satu wujud nyata keberpihakan negara kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini menargetkan tidak hanya peningkatan jumlah hunian, tetapi juga memastikan keterjangkauan dan kualitasnya. Dalam pelaksanaannya, dukungan lintas kementerian dan lembaga menjadi fondasi utama agar program berjalan efektif dan mampu menjawab persoalan
Jadikan Harga Obat Terjangkau Rakyat, Presiden Prabowo Luncurkan Apotek Desa
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program strategis Apotek Desa sebagai langkah konkret menjadikan harga obat terjangkau rakyat, termasuk masyarakat pedesaan dan pelosok Tanah Air. Program ini diumumkan Presiden Prabowo usai panen raya serentak bersama jajaran kementerian dan lembaga pangan di Majalengka, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. “Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat