Belanja Tepat Sasaran: Wujud Efisiensi Anggaran untuk Ekonomi Berdaya Saing

Jakarta – Efisiensi anggaran kembali menjadi sorotan dalam strategi pemerintah menghadapi tantangan ekonomi 2026. Dengan kondisi global yang penuh ketidakpastian, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap rupiah belanja negara harus tepat sasaran dan mampu memberi dampak nyata bagi rakyat.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja kementerian dan lembaga telah berhasil menghemat ratusan triliun rupiah. Anggaran yang semula dialokasikan untuk kegiatan non-produktif, seperti perjalanan dinas, rapat, seminar, dan belanja alat kantor, kini dialihkan ke program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa efisiensi bukanlah sekadar pemotongan, melainkan upaya memperkuat kinerja pembangunan.

“Kita ingin uang negara bekerja lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar kembali kepada rakyat. Program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan harus tetap terlindungi, bahkan diperkuat melalui efisiensi ini,” ujar Presiden dalam rapat kabinet.

Efisiensi anggaran pada akhirnya bukan semata strategi penghematan, melainkan sebuah instrumen untuk menciptakan belanja yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan mampu mengantarkan Indonesia menuju daya saing global. Sebab, pemotongan belanja non-prioritas tidak hanya menutup celah pemborosan, tetapi juga menyediakan ruang fiskal untuk mendukung investasi sumber daya manusia dan infrastruktur.

Realokasi belanja yang diarahkan ke sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan dukungan UMKM dipandang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan ini juga mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Mukhlis Fataruba, akademisi dari Universitas Pattimura (Unpatti), menilai bahwa efisiensi justru bisa meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia jika dijalankan dengan strategi digitalisasi birokrasi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi akan menutup ruang pemborosan sekaligus mempercepat pelayanan publik.

“Pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kinerja. Automasi proses bisnis, big data, hingga sistem berbasis kecerdasan buatan membuat birokrasi lebih efisien, adaptif, dan transparan,” kata Mukhlis.