Author: Admin
Kesiapan Pemerintah Kawal Kelancaran PSU dan Pilkada Ulang
Oleh: Dimas Permana )* Penyelenggaraan demokrasi elektoral di Indonesia menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem pemerintahan yang partisipatif. Meski secara umum berjalan aman dan kondusif, dinamika politik di sejumlah wilayah menyebabkan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah. Dalam konteks ini, peran pemerintah dalam menjamin kelancaran dan keamanan seluruh tahapan
Melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Pemerintah Terus Kawal Pelaksanaan PSU Sesuai Ketentuan
Jakarta – Pemerintah melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal jalannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan tetap dalam koridor demokrasi yang sehat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lengah dalam memastikan
Mengapresiasi Upaya Pemerintah Pastikan Pelaksanaan PSU Aman dan Kondusif
Oleh : Naya Santika )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada merupakan langkah konstitusional yang menjadi solusi atas sengketa atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan sebelumnya. Dalam konteks pelaksanaan PSU di beberapa daerah, seperti Kabupaten Barito Utara di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Boven Digoel di Papua Selatan, upaya pemerintah untuk menjamin kelancaran dan keamanan
Pemerintah Pastikan Stabilitas Politik dan Keamanan dalam Pelaksanaan PSU
Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah berjalan dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif. Langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan guna menjamin hak konstitusional warga negara serta keabsahan proses demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Melalui program Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Kementerian Koordinator Bidang Politik
Danantara dan INA Perkuat Ekosistem Baterai Listrik untuk Transisi Energi
Oleh : Doni Wicaksono )* Indonesia kini memasuki babak baru dalam upaya transformatif menuju masa depan energi bersih dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang semakin memperkuat posisi Indonesia di panggung energi global adalah komitmen dalam membangun ekosistem baterai listrik secara terintegrasi. Di tengah momentum transisi energi ini, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI
Danantara Buka Peluang Investasi Ekosistem Proyek Baterai Mobil Listrik
Karawang – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia membuka peluang in-vestasi dalam megaproyek ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) terin-tegrasi yang digarap oleh konsorsium Indonesia dan China. Proyek bernilai ini dinilai sebagai salah satu langkah strategis dalam mendorong hilirisasi industri dan menciptakan daya saing nasional di sektor energi bersih. Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu
Danantara Terus Jajaki Peluang Bisnis Melalui Sejumlah Proyek Strategis
Oleh: Indriani Nova )* Danantara sebagai entitas bisnis nasional terus menunjukkan geliat dan keseriusannya dalam menjawab tantangan pembangunan dengan menggarap sejumlah peluang melalui proyek-proyek strategis. Keberadaan Danantara tidak hanya menjadi simbol komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, tetapi juga representasi dari transformasi model bisnis yang adaptif dan berbasis nilai tambah jangka panjang. Melalui keterlibatannya di berbagai
Pemerintah Dorong Transisi Energi Melalui Danantara
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mendorong transisi energi menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) melalui berbagai inisiatif strate-gis, dan pembangunan ekonomi hijau melalui kehadiran dua lembaga investasi strate-gis, yakni Indonesia Investment Authority (INA) dan Danantara. Danantara, yang merupakan platform pembiayaan hijau berbasis digital hasil kolaborasi lintas sektor, telah dijadikan kanal utama dalam
UU TNI Cerminkan Komitmen Pemerintah terhadap Reformasi dan Supremasi Sipil
Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap reformasi sektor pertahanan dan penegakan prinsip supremasi sipil melalui revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru. UU ini dirancang tidak hanya untuk memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga menjaga agar prinsip-prinsip demokrasi tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketua Komisi
UU TNI Dirancang Sesuai Aturan Hukum dan Prinsip Keterbukaan
Jakarta — Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan mengedepankan prinsip keterbukaan serta partisipasi bermakna. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan bahwa proses pembahasan hingga pengesahan UU TNI tidak lepas