Author: Admin@manokwaritopics.com
Sekolah Rakyat Wujudkan Pendidikan Inklusif Demi Masa Depan Bangsa
Oleh: Rafif Ramadhan)* Sekolah Rakyat digagas sebagai bagian dari Instruksi Presiden No.8 Tahun 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos), untuk menyediakan pendidikan berkualitas setara sekolah unggulan bagi masyarakat yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem. Program ini dapat berjalan melalui koordinasi lintas kementerian terutama antara Kemensos, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Program Sekolah Rakyat Permudah Akses Pendidikan Berkualitas bagi Generasi Muda
Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan akses pendidikan yang merata, gratis, dan berkualitas melalui program Sekolah Rakyat. Program ini hadir sebagai solusi konkret untuk menjawab kebutuhan pendidikan bagi keluarga kurang mampu sekaligus membentuk generasi muda Indonesia yang unggul secara intelektual, berintegritas tinggi, serta memiliki akhlak mulia. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka,
Pemerintah Manfaatkan Sekolah Rakyat untuk Edukasi Bijak Gunakan Teknologi Digital
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memanfaatkan keberadaan Sekolah Rakyat sebagai sarana strategis untuk memperluas edukasi literasi digital kepada generasi muda, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap penggunaan teknologi digital secara bijak, aman, dan produktif. Kepala Badan Pengembangan
Pembahasan RKUHAP Dilakukan Terbuka dan Transparan
Oleh: Raka Mahadewa )* Reformasi hukum pidana di Indonesia mencapai babak penting dengan dibahasnya RKUHAP secara terbuka dan inklusif. Upaya ini bukan sekadar rutinitas legislasi, melainkan bagian dari komitmen negara dalam menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. RKUHAP hadir sebagai pembaruan menyeluruh terhadap sistem hukum acara pidana, yang telah
RKUHAP Mewujudkan Peradilan yang Lebih Transparan dan Akuntabel
Oleh: Kristian Romero Tampubolon )* Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kini berada di fase kritis menjelang berlakunya KUHP baru pada Januari 2026. Dengan momentum ini, kebutuhan untuk menyelaraskan hukum acara pidana menjadi semakin mendesak. Pemerintah menyadari harapan besar publik agar revisi ini tidak sekadar mengubah ketentuan hukum, tetapi juga membangun sistem peradilan yang
DPR Tegaskan Komitmen Supremasi Sipil dalam RKUHAP
Jakarta – DPR Tegaskan Tidak Ada Upaya Menghidupkan Dwifungsi ABRI dalam RKUHAP. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang memungkinkan TNI menjadi penyidik bukanlah bentuk kebangkitan dwifungsi ABRI. Ia menepis kekhawatiran sebagian kalangan sipil yang menilai pasal tersebut membuka ruang militer masuk ke
Mengapresiasi Persiapan Matang Pemerintah Kawal Kesuksesan PSU 2025
Oleh : Andi Ramli Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025 menjadi perhatian besar pemerintah pusat dan daerah. Dengan rentetan tahapan yang sudah mendekati puncaknya, kini seluruh pihak diharapkan mampu menjaga stabilitas serta memastikan penyelenggaraan berjalan demokratis, tertib, dan damai. Hal ini menjadi momentum penting dalam pembuktian bahwa demokrasi
Pilkada Ulang 2025 Wajib Berlangsung Damai dan Demokratis
Oleh: Fajar Dwi Santoso Pilkada ulang tahun 2025 merupakan momen penting yang seyogianya dijadikan ajang untuk memperkuat fondasi demokrasi yang damai, jujur, dan adil. Di tengah dinamika politik yang kerap memanas, harapan terhadap berlangsungnya pesta demokrasi yang bermartabat menjadi komitmen bersama yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat. Pemilu seharusnya menjadi ruang kontestasi ide dan
Mendukung Strategi Komprehensif Pemerintah Tangani Karhutla Riau
Oleh: Rey Utama )* Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman lingkungan yang krusial di Indonesia, khususnya di wilayah Riau yang kerap menjadi sorotan internasional. Namun, langkah efektif pemerintah dalam menangani permasalahan ini layak mendapat perhatian lebih. Pemerintah tidak hanya menyiapkan mekanisme tanggap darurat, tetapi juga membangun sistem mitigasi risiko jangka panjang yang berbasis
Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Bencana Karhutla di Riau
Oleh: Arka Dwi Francesco)* Provinsi Riau kembali menjadi sorotan nasional akibat meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengancam ekosistem dan kehidupan masyarakat. Data hingga akhir Juli 2025 mencatat 790 hotspot di wilayah tersebut, dengan 27 titik api aktif yang tersebar di berbagai kabupaten. Dalam menyikapi kondisi yang mengkhawatirkan ini, Pemerintah Provinsi Riau di bawah