Author: Admin@manokwaritopics.com
Komitmen Pemerintah Perangi Judi Daring Lewat Edukasi Pemanfaatan Bansos
Oleh : Arya Pradipta )* Pemerintah kembali menegaskan kembali komitmennya dalam memastikan bantuan sosial (bansos) benar-benar digunakan secara tepat sasaran dan produktif. Dalam penyaluran bansos untuk masyarakat Kabupaten Sidoarjo, pemerintah mengingatkan agar dana yang diberikan tidak dipakai untuk aktivitas yang merugikan, khususnya perjudian daring yang marak menjebak masyarakat. Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah menekankan bahwa
Pemerintah Hadirkan Koperasi Desa Merah Putih untuk Kemandirian Ekonomi Desa
Oleh: Febri Muhammad Ikhwan )* Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Diluncurkan pada Juli 2025, program ini telah membentuk lebih dari 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, menjadi langkah strategis bersejarah dalam mempercepat perputaran ekonomi di tingkat desa. Kehadiran KDMP/KKMP tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi,
Pemerintah Buat Aturan Teknis Jalankan Koperasi Desa Merah Putih
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) resmi menetapkan aturan teknis pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih melalui Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 10 Tahun 2025. Aturan ini mengatur secara rinci mekanisme persetujuan pembiayaan koperasi desa, termasuk tata cara pengajuan pinjaman, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9
Hadirnya Koperasi Merah Putih Mampu Gerakkan Perekonomian Masyarakat
Oleh: Ferdiansyah Putra Dewa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah program nasional yang menargetkan pembentukan puluhan ribu koperasi di seluruh Indonesia. Program ini dibangun dengan tujuan agar koperasi menjadi motor pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui tiga kluster utama konsumsi, produksi/distribusi, dan pembiayaan koperasi diharapkan mampu menyediakan kebutuhan pokok murah, memperpendek rantai distribusi, serta memberi pinjaman lunak yang
Menolak Kehadiran Simbol Bajak Laut di Bulan Kemerdekaan
Jakarta – Sejumlah pihak menyesalkan pemasangan bendera bajak laut selama momentum Bulan Agustus 2025 yang identik dengan bulan Kemerdekaan. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menghormati jasa para pahlawan. Oleh sebab itu, momen kemerdekaan harus dimaknai sebagai wujud rasa syukur. “Bagaimana generasi penerus bisa memaknai kemerdekaan
Pasca 17 Agustus, Kesetiaan pada Merah Putih Harus Lebih Diteguhkan dari Tren Bajak Laut
Oleh: Larissa Melani )* Momentum Kemerdekaan di bulan Agustus selalu menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali rasa cinta tanah air, utamanya saat HUT RI ke-80 17 Agustus 2025. Merah Putih, yang dikibarkan dengan penuh khidmat di seluruh penjuru negeri, bukan sekadar selembar kain, melainkan simbol persatuan, pengorbanan, dan kedaulatan bangsa. Namun, sejak menjelang perayaan HUT
Nasionalisme Tidak Boleh Luntur oleh Popularitas Bajak Laut Pasca 17 Agustus
Oleh: Raka Pratama )* Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen penting untuk meneguhkan kembali semangat nasionalisme. Merah Putih yang berkibar di setiap sudut negeri adalah simbol kedaulatan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Namun, beberapa waktu terakhir muncul fenomena pengibaran bendera bergambar tengkorak ala bajak laut yang populer dari budaya populer
Kebijakan Tunjangan Rumah Lebih Efisien untuk Para Anggota DPR
Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai pemberian tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan untuk anggota dewan lebih efisien dibandingkan penyediaan rumah dinas atau rumah jabatan anggota (RJA). “Lebih baik tunjangan perumahan daripada ratusan miliar setiap tahun untuk memperbaiki RJA. Rehab RJA, jaga tamannya RJA, satpamnya RJA, kerusakan-kerusakan perumahan RJA
Kompensasi Uang Rumah DPR Lebih Efisien, Bukan Kenaikan Gaji
Jakarta – Polemik soal pemberian tunjangan rumah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuat setelah muncul informasi bahwa setiap anggota DPR bakal menerima kompensasi sebesar Rp50 juta per bulan. Namun, pimpinan dan pejabat DPR menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan bentuk kenaikan gaji, melainkan langkah efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR,
Kompensasi Uang Rumah DPR: Solusi Cerdas untuk Efisiensi Anggaran Negara
Oleh: Dhita Karuniawati )* Isu efisiensi anggaran negara selalu menjadi perhatian utama dalam setiap periode pemerintahan. Salah satu aspek yang menjadi sorotan publik adalah fasilitas dan tunjangan yang diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di antara berbagai fasilitas tersebut, penyediaan rumah dinas atau akomodasi menjadi topik perbincangan yang hangat. Pemerintah dan DPR kini membuat