Sepanjang 2025 Pemerintah Percepat Rumah Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Jakarta – Pemerintah mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sepanjang 2025 sebagai upaya menjawab besarnya tantangan pemenuhan kebutuhan hunian nasional.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat sekitar 29 juta rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah, sehingga dibutuhkan kerja keras dan kolaborasi lintas sektor.

“Cita-cita kita masih jauh, 29 juta rakyat kita masih belum punya rumah. Jadi, Pak Ara kerja keras, semua menteri kita kontak, kita cari jalannya. Kalau ada kehendak pasti ada jalan,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan Indonesia memiliki kekayaan yang besar, namun harus dikelola secara lebih baik agar hasilnya benar-benar dirasakan rakyat.

“Negara kita kaya, tapi kita kadang-kadang harus koreksi diri. Sekarang, harus kita kelola dengan baik,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya persatuan dan kekompakan seluruh elemen bangsa sebagai kunci keberhasilan pembangunan.

“Kuncinya adalah kekompakan, kerja sama, unity, persatuan. Kita harus setia kepada nilai-nilai, setia kepada tanah air, setia kepada bangsa, setia kepada rakyat,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo turut mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat kecil dari berbagai lapisan.

“Kemerdekaan Republik Indonesia dihasilkan oleh wong cilik, oleh petani-petani, oleh nelayan-nelayan, oleh kiai-kiai di pesantren, oleh guru-guru,” imbuhnya.

Komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak diwujudkan melalui pelaksanaan akad massal 50.030 unit rumah subsidi FLPP yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pada acara tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menko AHY menegaskan program rumah subsidi FLPP merupakan bentuk nyata kehadiran negara.

“Sebanyak 50.030 unit rumah dilaksanakan akadnya secara serentak di 33 provinsi. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kesempatan adil untuk memiliki rumah,” ujar AHY.

Sementara itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran FLPP sepanjang 2025 mencapai 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyebut capaian tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah sejak 2010.

“Walaupun tidak sampai ke titik 350 ribu unit, pencapaian tahun ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP,” ujar Heru. ***