Pemulihan Infrastruktur Aceh Dipuji, Warga Serukan Jaga Persatuan Tanpa GAM

Aceh Tamiang – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, telah memasuki tahap percepatan rekonstruksi. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan menjadi prioritas utama untuk mendukung pemulihan aktivitas masyarakat.

“Setelah tanggap darurat bencana, tentunya yang terdepan adalah urusan reskonstruksi. Artinya, infrastruktur akan sangat dominan,” kata Menko AHY.

Menko AHY menekankan pentingnya percepatan pengerahan alat berat ke titik-titik paling prioritas guna mempercepat pekerjaan konstruksi. Ia menyebutkan, pemulihan akses jalan dan jembatan sangat menentukan kelancaran distribusi logistik serta mobilitas warga.

Di kesempatan berbeda, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi Presiden kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Tidak hanya itu, Mensesneg turut mengajak masyarakat untuk menyambut tahun baru 2026 dengan penuh optimisme.

“Sekali lagi beliau [Presiden Prabowo] menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras, relawan, masyarakat semuanya. Semoga di tahun baru ini kita bisa hadapi semua masalah ini, semua cobaan ini supaya kita kembali dapat menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Di tengah proses pemulihan tersebut, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas dan persatuan masyarakat Aceh.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh agenda yang dapat memecah belah. Ia menegaskan, fokus utama saat ini adalah mempercepat pemulihan dan membangkitkan kembali perekonomian Aceh pascabencana.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Muh. Zulhamdi Suhafid, mengecam pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tengah situasi bencana. Ia menilai aksi tersebut sebagai bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu persatuan nasional.

“Ini bukan soal sebuah bendera yang berkibar, ini soal harga diri bangsa. Pengibaran bendera GAM adalah ancaman kedaulatan. Negara tidak boleh diam,” tegas Zulhamdi.

Ia mengingatkan bahwa isu separatisme bukan persoalan sepele dan dapat membuka kembali luka konflik masa lalu di Aceh.

“Persatuan Indonesia harga mati. Aceh adalah bagian sah dari NKRI,” pungkasnya. #