Wagub Aceh Puji Pemerintah Pusat dalam Penanganan Banjir di Aceh Tamiang

ACEH – Penanganan banjir di Kabupaten Aceh Tamiang mendapat apresiasi dari Pemerintah Aceh. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, memuji dukungan dan perhatian pemerintah pusat yang dinilai sigap dan konsisten dalam merespons bencana yang melanda wilayah tersebut. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana.

Fadhlullah menegaskan, Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta kementerian dan lembaga terkait. Langkah ini dilakukan agar penanganan bencana, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan jangka menengah dan panjang, dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam memastikan masyarakat terdampak segera bangkit dan aktivitas sosial-ekonomi dapat kembali normal,” ujar Wagub Aceh.

Komitmen pemerintah pusat juga ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh Tamiang. Mendagri menekankan pentingnya percepatan pembersihan lumpur sisa banjir yang hingga kini masih menyelimuti sejumlah kawasan permukiman, fasilitas umum, dan perkantoran pemerintahan.

Penegasan tersebut disampaikan Tito usai memimpin rapat koordinasi penanganan banjir bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Menurutnya, lumpur pascabanjir yang menumpuk harus segera dibersihkan karena menghambat aktivitas warga serta pelayanan publik. Dalam rapat tersebut, pemerintah melakukan pemetaan persoalan untuk memastikan setiap permasalahan ditangani secara terukur.

“Intinya kita membicarakan langkah-langkah penanganan. Kita petakan belanja masalahnya, apa saja persoalan yang ada di Aceh Tamiang dan bagaimana penyelesaiannya,” kata Tito.

Mendagri menegaskan, pembersihan lumpur menjadi prioritas awal dalam fase pemulihan. Seluruh infrastruktur terdampak, mulai dari fasilitas umum, perkantoran, hingga permukiman warga, diminta segera ditangani secara terkoordinasi agar kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Selain itu, rapat juga membahas rencana pembangunan hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir. Pembangunan hunian tetap akan mendapat dukungan dari pihak swasta, sementara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang diminta menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

“Sepanjang lahannya sudah siap, kita akan cepat bergerak,” tegas Tito.

Sementara itu, bagi warga dengan rumah rusak ringan hingga sedang, pemerintah akan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai untuk renovasi setelah proses pendataan kerusakan rampung. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi hunian masyarakat.

Di sektor pangan dan pertanian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian dan jajaran Kementerian Pertanian atas bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat Aceh pascabencana.

“Alhamdulillah, bantuan tersebut telah diterima masyarakat dan sangat membantu di tengah kondisi sulit,” ujar Mualem.***