Pemerintah Alokasikan Anggaran Hingga Rp4 Triliun dalam Program Listrik Desa

Jakarta – Pemerintah mempertegas komitmennya dalam memperluas akses energi berkeadilan dengan mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp4,3 triliun untuk program listrik desa yang dijalankan oleh PT PLN (Persero). Program ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dapat menikmati layanan listrik yang layak dan berkelanjutan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa tambahan dana tersebut merupakan bagian dari penambahan anggaran sebesar Rp6,28 triliun terhadap pagu Kementerian ESDM tahun 2025. Dengan demikian, total anggaran Kementerian ESDM kini mencapai Rp14,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp4,35 triliun dialokasikan khusus bagi PLN untuk melaksanakan penugasan program listrik desa dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat.

“Dana ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat, terutama di daerah yang selama ini masih kesulitan mengakses energi. Kita ingin memastikan tidak ada lagi desa yang gelap di Indonesia,” ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil optimistis PLN mampu menuntaskan penugasan tersebut meski waktu pelaksanaannya cukup singkat. Ia menegaskan bahwa infrastruktur kelistrikan telah tersedia dan tinggal dilanjutkan melalui percepatan penyambungan di lapangan.

“Penugasan ini diberikan kepada PLN karena mereka memiliki kesiapan infrastruktur dan pengalaman yang memadai untuk menjalankan program ini dengan cepat dan efektif,” tegasnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga 10 November 2025, realisasi anggaran dari pagu awal sebesar Rp6,98 triliun telah mencapai 62,86 persen. Sementara jika dihitung dengan tambahan anggaran Rp6,28 triliun, maka realisasi pagu APBN Kementerian ESDM tercatat sebesar 31,12 persen.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto pun menegaskan ketersediaan listrik menjadi indikator utama dalam pemerataan pembangunan desa.

“Kami sudah bahas di rapat kabinet, in sha Allah di periode Pak Presiden Prabowo tidak ada lagi desa yang belum punya listrik,” kata Mendes Yandri.

Kementerian Desa PDT terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mempercepat elektrifikasi wilayah pedesaan, terutama di daerah tertinggal dan terpencil.

Melalui langkah ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemerataan energi nasional. Dengan dukungan PLN dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, program listrik desa diharapkan menjadi simbol kemajuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.