Pakar Hukum Menilai Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Etika dalam Penegakan Hukum

Jakarta – Upaya pemerintah mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas korupsi kembali mendapat sorotan positif dalam sebuah talkshow kebangsaan yang menghadirkan pakar hukum Universitas Indonesia, Akhiar Salmi.

Dalam wawancara bersama Radio Swasta di Jakarta, Akhiar menegaskan bahwa arah pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk membangun sistem hukum yang berintegritas, responsif, dan berpihak pada kepentingan bangsa.

“Saya menyambut baik pernyataan dari Pak Prabowo, untuk menegakkan pemerintahan yang bersih, mulai dari diri beliau, gubernur, bupati, seluruh jajaran pemerintahan sampai ke Tingkat bawah,” kata Akhiar.

Menurut Akhiar, ketegasan Presiden Prabowo yang secara terbuka menyatakan kesediaannya diproses hukum apabila melakukan pelanggaran adalah langkah luar biasa yang sangat jarang ditunjukkan oleh pemimpin negara mana pun.

“Komitmen Presiden untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu merupakan teladan konkret. Ketika seorang pemimpin berani mengatakan bahwa dirinya pun siap diproses hukum, itu adalah puncak dari integritas,” ujar Akhiar.

Selain itu, Akhiar Salmi menilai bahwa semakin kuatnya aspirasi masyarakat untuk memperberat sanksi terhadap pelaku korupsi merupakan dorongan penting bagi pembaruan hukum nasional.

Kesadaran publik yang terus meningkat terhadap pentingnya pemerintahan yang bersih menunjukkan bahwa rakyat berada di garis terdepan dalam mendukung langkah tegas pemerintah memberantas korupsi.

“Semakin tinggi ekspektasi publik terhadap hukuman yang memberi efek jera, semakin besar pula legitimasi politik bagi pemerintah untuk memperkuat aturan antikorupsi,” jelasnya.

Aspirasi ini, lanjutnya, mencerminkan keinginan bersama untuk menciptakan Indonesia yang bebas praktik koruptif dan lebih berkeadilan.

Dalam kesempatan tersebut, Akhiar juga menyoroti pentingnya penguatan integritas aparat penegak hukum sebagai kunci keberhasilan pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Polisi, jaksa, dan hakim disebut sebagai pilar utama yang menentukan apakah proses penegakan hukum dapat berjalan objektif dan efektif.

“No matter how strong the laws are, without integrity in the hands that enforce them, keadilan akan sulit tercapai,” tegasnya.

Akhiar menekankan bahwa pemerintah harus memastikan adanya pembinaan etik, peningkatan profesionalitas, serta pengawasan internal yang lebih ketat terhadap aparat penegak hukum.

Wawancara tersebut menutup dengan penegasan bahwa pemerintahan bersih bukanlah cita-cita abstrak, melainkan tujuan yang dapat diwujudkan ketika pemimpin negara, aparat hukum, dan masyarakat berjalan dalam satu komitmen yang sama: membangun Indonesia yang adil, transparan, dan berintegritas.