Pemberian Insentif, Langkah Tepat Pemerintah Optimalisasi Hilirisasi

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui kebijakan hilirisasi yang didorong dengan pemberian insentif strategis. Langkah ini diyakini mampu mempercepat pertumbuhan industri nasional sekaligus memperkuat daya saing produk dalam negeri.

Insentif yang diberikan mencakup dukungan fiskal mulai dari tax holiday hingga pembebasan bea masuk untuk barang modal. Kebijakan tersebut diharapkan menarik lebih banyak investasi dan membuka peluang lapangan kerja baru secara berkelanjutan.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan, total insentif yang diberikan sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025 mencapai sekitar Rp 1.300 triliun. Dukungan tersebut bertujuan untuk memperkuat daya saing pelaku usaha di tingkat global.

“Ini menunjukkan komitmen besar negara untuk menarik investasi berkualitas. Kita memberikan insentif bukan tanpa alasan. Itu semua adalah potensi penerimaan negara yang kita kembalikan demi tujuan strategis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Todotua menekankan bahwa strategi hilirisasi tidak bisa bertumpu pada insentif semata. Tanpa riset dan inovasi lokal, Indonesia akan terus bergantung pada teknologi impor.

Ia pun mencontohkan proyek nikel di Morowali yang sudah memiliki lebih dari 50 smelter. Namun belum banyak karya riset anak bangsa yang dipakai di sana. Menurutnya, dunia usaha harus menjadi bagian dari ekosistem riset nasional.

Ia juga menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menargetkan perusahaan, khususnya yang menerima insentif investasi, untuk ikut mengambil peran lebih besar dalam mendukung riset dan pengembangan talenta Indonesia. Riset tersebut bisa berupa penelitian di bidang teknologi hilirisasi, teknologi smelter, sampai pemanfaatan kecerdasan buatan.

“Mulai tahun depan, perusahaan yang sudah menikmati fasilitas insentif harus ikut memperkuat dunia akademik. Kita dorong adanya program beasiswa dan riset bersama,” jelasnya.

Kebijakan pemberian insentif senilai sekitar Rp 1.300 triliun oleh pemerintah untuk memperkuat proses hilirisasi telah menunjukkan arah yang tepat. Namun keberhasilan hilirisasi nasional juga ditentukan oleh output yang diperoleh dari insentif tersebut dengan membangun sinergi antara ekosistem riset, industri, dan perguruan tinggi. ***